Tidak ada penambahan dana untuk e-ktp
Sabtu, 13 Oktober 2012 - 03:54 WIB
Tidak ada penambahan dana untuk e-ktp
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah membantah atas tundingan permintaan tambahan dana untuk perampuangan elektronik-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) tahun ini. Pasalnya, pemerintah hanya meminta kekurangan dari anggran yang disediakan untuk penyelesaian e-ktp.
"Dana untuk 2012 belum disediakan, karena itu percetakannya dilakukan pada 2013 karena kekurangan dana tersebut," kata Menteri dalam negeri (Mendagri) Gumawan Fauzi, di Jakarta, Jumat (12/10/2012).
Dia menambahkan, kekurangan dana yang belum dialokasikan tahun 2012 ini jangan dibilang diluar tender yang sudah disediakan dalam menyelesaikan program e-ktp.
"Karena belum dianggarkan maka kita minta di 2013, jangan dibilang minta lagi. Padahal itu kewajiban dari 2012 sebanyak yang ditenderkan," tegasnya.
Dia menyatakan, untuk perekaman akan diselesaikan pada tahun 2012 ini tetapi untuk percentakan tidak bisa diselesaikan pada waktu tahun ini.
Dia mencontohkan, apabila ada masyarakat yang direkam pada bulan Desember apa bisa langsung dicetak e-ktpnya. Itu yang membuat tidak bisa diselesaikan percetakan tahun ini maka digeser ke tahun 2013 untuk percetakan.
Dia menegaskan sudah 80 juta keping akan dicetak tahun ini sisanya sekitar 100 juta keping akan dicetak pada tahun 2013 mendatang. "Kami akan usahakan satu tahun sebelum pemilu sekitar Mei sudah rampung apabila anggaran yang kami (Kemendagri) turun," tegasya.
Menurut dia, saat ini pemerintah sudah melakukan perekaman sebanyak 160 jiwa karena target dari pemerintah tahun ini rampung untuk perekaman sebanyak 172 jiwa. "Sesuai apa yang saya nyatakan, apabila perekaman tahun ini belum selesai saya mundur," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat ini.
Lain pihak anggota Komisi II Abdul Malik haramain mengatakan, dana untuk pembuatan e-ktp sudah mengabiskan Rp5,8 triliun belum termasuk sistemnya. "Kalo bersama sistem ya sekitar Rp6 triliun," tegasnya saat dihubungi sindo semalam.
Dia juga menegaskan, pemerintah meminta tambahan dana sebesar kurang lebih Rp1,9 triliun untuk penambahan daerah pemekaran dan membiayai pengaktifan ke provider online e-ktp. "Jadi setiap tahunya pemerintah membutuhkan dana Rp225 miliar pertahun nya," tegasnya saat dihubungi sindo kemarin.
Sedangkan menurut Wakil Komisi II Gandjar Pranowo mengatakan, saat ini pemerintah masih membutuhkan dana tambahan untuk penerusan proyek e-ktp sebesar Rp1,9 triliun. Tetapi saat ini dana tersebut masih dalam tahap pencarian di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Dana untuk 2012 belum disediakan, karena itu percetakannya dilakukan pada 2013 karena kekurangan dana tersebut," kata Menteri dalam negeri (Mendagri) Gumawan Fauzi, di Jakarta, Jumat (12/10/2012).
Dia menambahkan, kekurangan dana yang belum dialokasikan tahun 2012 ini jangan dibilang diluar tender yang sudah disediakan dalam menyelesaikan program e-ktp.
"Karena belum dianggarkan maka kita minta di 2013, jangan dibilang minta lagi. Padahal itu kewajiban dari 2012 sebanyak yang ditenderkan," tegasnya.
Dia menyatakan, untuk perekaman akan diselesaikan pada tahun 2012 ini tetapi untuk percentakan tidak bisa diselesaikan pada waktu tahun ini.
Dia mencontohkan, apabila ada masyarakat yang direkam pada bulan Desember apa bisa langsung dicetak e-ktpnya. Itu yang membuat tidak bisa diselesaikan percetakan tahun ini maka digeser ke tahun 2013 untuk percetakan.
Dia menegaskan sudah 80 juta keping akan dicetak tahun ini sisanya sekitar 100 juta keping akan dicetak pada tahun 2013 mendatang. "Kami akan usahakan satu tahun sebelum pemilu sekitar Mei sudah rampung apabila anggaran yang kami (Kemendagri) turun," tegasya.
Menurut dia, saat ini pemerintah sudah melakukan perekaman sebanyak 160 jiwa karena target dari pemerintah tahun ini rampung untuk perekaman sebanyak 172 jiwa. "Sesuai apa yang saya nyatakan, apabila perekaman tahun ini belum selesai saya mundur," tegas mantan Gubernur Sumatera Barat ini.
Lain pihak anggota Komisi II Abdul Malik haramain mengatakan, dana untuk pembuatan e-ktp sudah mengabiskan Rp5,8 triliun belum termasuk sistemnya. "Kalo bersama sistem ya sekitar Rp6 triliun," tegasnya saat dihubungi sindo semalam.
Dia juga menegaskan, pemerintah meminta tambahan dana sebesar kurang lebih Rp1,9 triliun untuk penambahan daerah pemekaran dan membiayai pengaktifan ke provider online e-ktp. "Jadi setiap tahunya pemerintah membutuhkan dana Rp225 miliar pertahun nya," tegasnya saat dihubungi sindo kemarin.
Sedangkan menurut Wakil Komisi II Gandjar Pranowo mengatakan, saat ini pemerintah masih membutuhkan dana tambahan untuk penerusan proyek e-ktp sebesar Rp1,9 triliun. Tetapi saat ini dana tersebut masih dalam tahap pencarian di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
(mhd)
