Pemerintah lamban urus masalah tawuran pelajar
Jum'at, 12 Oktober 2012 - 17:20 WIB
Pemerintah lamban urus masalah tawuran pelajar
A
A
A
Sindonews.com - Tawuran antara mahasiswa menyebabkan dua orang tewas dan puluhan luka-luka di Universitas Negeri Makasaar (UNM) mendapatkan perhatian dari kalangan DPR RI.
Komisi X dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR RI Reni Marlinawati melihat, tidak ada tindakan komprehensif dari pemerintah menyikapi tawuran itu.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seperti menggunakan pola pemadam kebakaran, bertindak dan merespons saat aksi tawuran sudah terjadi.
"Hingga saat ini kami belum melihat keseriusan dalam menangani soal tawuran," jelasnya melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jum'at (12/10/2012).
Menurut Reni, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi secara total terhadap kurikulum pendidikan nasional.
"Kurikulum pendidikan yang 'gado-gado' disinyalir turut menyumbang tingkat depresi terhadap anak didik," imbuhnya.
Di samping itu, kata Reni, tanggung jawab penyelenggara pendidikan semestinya tidak memposisikan diri sebagai pihak yang berorientasi profit. Mencari siswa dan mahasiswa sebanyak-banyaknya, namun tidak memikirkan pembangunan karakter pada anak didik.
"Hal ini mengakibatkan anak didik hanya menjadi obyek semata," demikian kata Reni.
Komisi X dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR RI Reni Marlinawati melihat, tidak ada tindakan komprehensif dari pemerintah menyikapi tawuran itu.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seperti menggunakan pola pemadam kebakaran, bertindak dan merespons saat aksi tawuran sudah terjadi.
"Hingga saat ini kami belum melihat keseriusan dalam menangani soal tawuran," jelasnya melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jum'at (12/10/2012).
Menurut Reni, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi secara total terhadap kurikulum pendidikan nasional.
"Kurikulum pendidikan yang 'gado-gado' disinyalir turut menyumbang tingkat depresi terhadap anak didik," imbuhnya.
Di samping itu, kata Reni, tanggung jawab penyelenggara pendidikan semestinya tidak memposisikan diri sebagai pihak yang berorientasi profit. Mencari siswa dan mahasiswa sebanyak-banyaknya, namun tidak memikirkan pembangunan karakter pada anak didik.
"Hal ini mengakibatkan anak didik hanya menjadi obyek semata," demikian kata Reni.
(lns)
