Poempida: Jadikan budaya sebagai panglima
Sabtu, 06 Oktober 2012 - 23:23 WIB
Poempida: Jadikan budaya sebagai panglima
A
A
A
Sindonews.com - Hukum di Indonesia seharusnya mengedepankan peradaban yang dibangun berbasis kebudayaan yang baik. Hal itu, akan menimbulkan revolusi peradaban yang baik untuk hukum INdonesia kedepan.
"Jadikan Budaya Sebagai Panglima. Lemahnya integritas budaya ini yang membuat sistem hukum tercabik-cabik," kata anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah, melalui siaran pers yang diterima Sindonews, di Jakarta, Sabtu (6/10/2012).
Menurutnya, budaya yang baik akan menjadi dasar kekuatan yang luar biasa dalam membangun peradaban.
"Nilai-nilai kemanusiaan, moral, toleransi, tepa-selira, tertib aturan, taat azas, empati, sopan santun, ramah-tamah, gotong-royong, dan saling menghormati keberadaan sesama adalah basis-basis budaya yang harus dikembalikan marwahnya dalam membangun peradaban Indonesia ke depan," katanya.
Dia mengatakan, Indonesia adalah negara hukum, dari sejak di bangku sekolah dasar (SD) selalu diingatkan oleh para guru pengajar Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
Melalui PMP inilah anak didik saat itu di-didik untuk percaya pada hukum, dan basis tatanan kenegaraan kita selalu berlandaskan hukum.
"Namun belakangan ini, terjadi suatu gejala peyoratif yang sangat mengkhawatirkan akan makna kata 'hukum' itu sendiri. Hukum telah dibelah-belah oleh berbagai basis manipulasi, korupsi, opini dan pencitraan, yang kemudian membuat integritas penegakan hukum menjadi sangat lemah," kata politikus Partai Golkar ini.
Dia mengatakan, semakin terbukti hukum tidak menyelesaikan masalah kebangsaan. Dalam berbagai aspek, aturan hukum malah mempertajam berbagai konflik dan sengketa. Apalagi jika hukum terintervensi oleh kekuatan modal yang korup.
"Seperti kasus Mbok Minah, Prita Mulyasari, dan kini Onih, membuat jalur hukum pun nampak tidak manusiawi. Sangat kontras dengan berbagai keringanan hukum yang diterima oleh para bandar dan pengedar narkoba," katanya.
Belum lagi kini perseteruan antara para penegak hukum, yang seharusnya memberantas korupsi, notabene KPK dan POLRI. Katanya, namun sayang keduanya malah berseteruh hanya ingin mengedepankan ego sektoral.
"Masyarakat dipaksa untuk memihak dengan menggunakan jalur opini dan pencitraan.
Mau dibawa ke mana Negara ini?" ujarnya.
"Jadikan Budaya Sebagai Panglima. Lemahnya integritas budaya ini yang membuat sistem hukum tercabik-cabik," kata anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah, melalui siaran pers yang diterima Sindonews, di Jakarta, Sabtu (6/10/2012).
Menurutnya, budaya yang baik akan menjadi dasar kekuatan yang luar biasa dalam membangun peradaban.
"Nilai-nilai kemanusiaan, moral, toleransi, tepa-selira, tertib aturan, taat azas, empati, sopan santun, ramah-tamah, gotong-royong, dan saling menghormati keberadaan sesama adalah basis-basis budaya yang harus dikembalikan marwahnya dalam membangun peradaban Indonesia ke depan," katanya.
Dia mengatakan, Indonesia adalah negara hukum, dari sejak di bangku sekolah dasar (SD) selalu diingatkan oleh para guru pengajar Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
Melalui PMP inilah anak didik saat itu di-didik untuk percaya pada hukum, dan basis tatanan kenegaraan kita selalu berlandaskan hukum.
"Namun belakangan ini, terjadi suatu gejala peyoratif yang sangat mengkhawatirkan akan makna kata 'hukum' itu sendiri. Hukum telah dibelah-belah oleh berbagai basis manipulasi, korupsi, opini dan pencitraan, yang kemudian membuat integritas penegakan hukum menjadi sangat lemah," kata politikus Partai Golkar ini.
Dia mengatakan, semakin terbukti hukum tidak menyelesaikan masalah kebangsaan. Dalam berbagai aspek, aturan hukum malah mempertajam berbagai konflik dan sengketa. Apalagi jika hukum terintervensi oleh kekuatan modal yang korup.
"Seperti kasus Mbok Minah, Prita Mulyasari, dan kini Onih, membuat jalur hukum pun nampak tidak manusiawi. Sangat kontras dengan berbagai keringanan hukum yang diterima oleh para bandar dan pengedar narkoba," katanya.
Belum lagi kini perseteruan antara para penegak hukum, yang seharusnya memberantas korupsi, notabene KPK dan POLRI. Katanya, namun sayang keduanya malah berseteruh hanya ingin mengedepankan ego sektoral.
"Masyarakat dipaksa untuk memihak dengan menggunakan jalur opini dan pencitraan.
Mau dibawa ke mana Negara ini?" ujarnya.
(mhd)
