Panglima TNI akui radar timur masih minim
Rabu, 03 Oktober 2012 - 17:48 WIB
Panglima TNI akui radar timur masih minim
A
A
A
Sindonews.com - Wilayah Timur Indonesia masih sangat kekurangan sistem radar udara. Namun, sudah mulai adanya pembenahan.
"Memang benar untuk radar militer di wilayah timur itu kurang," ungkap Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2012).
Kendati masih terbatas, Agus menambahkan, radar di Indonesia bagian timur sudah diintegrasikan dengan punya sipil.
"Radar kita sebenarnya sudah diintegrasikan dengan radar sipil. Artinya kalau digabung bisa menunjukkan kemampuan yang cukup memadai," ujarnya.
Untuk memperkuat, kata Agus, pihaknya sudah membuat perencanaan yang cukup matang, tapi masih menuggu anggaran dari pemerintah.
"Sudah kita program sampai 2024. Perencanaan sudah ada, tinggal anggaran yang dialokasikan," pungkasnya.
Seperti diketahui, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq Selasa 2 Oktober 2012 kemarin mengungkapkan, jika di wilayah Indonesia timur masih kekurangan radar udara.
Hal itu harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, supaya Indonesia tidak kecolongan.
"Tidak boleh satu wilayah Indonesia, dimanapun yang tidak tercover oleh radar," ujar Mahfudz.
"Memang benar untuk radar militer di wilayah timur itu kurang," ungkap Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2012).
Kendati masih terbatas, Agus menambahkan, radar di Indonesia bagian timur sudah diintegrasikan dengan punya sipil.
"Radar kita sebenarnya sudah diintegrasikan dengan radar sipil. Artinya kalau digabung bisa menunjukkan kemampuan yang cukup memadai," ujarnya.
Untuk memperkuat, kata Agus, pihaknya sudah membuat perencanaan yang cukup matang, tapi masih menuggu anggaran dari pemerintah.
"Sudah kita program sampai 2024. Perencanaan sudah ada, tinggal anggaran yang dialokasikan," pungkasnya.
Seperti diketahui, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq Selasa 2 Oktober 2012 kemarin mengungkapkan, jika di wilayah Indonesia timur masih kekurangan radar udara.
Hal itu harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, supaya Indonesia tidak kecolongan.
"Tidak boleh satu wilayah Indonesia, dimanapun yang tidak tercover oleh radar," ujar Mahfudz.
(mhd)
