Jadi timses, anggota dewan banyak lalai
Minggu, 30 September 2012 - 13:36 WIB
Jadi timses, anggota dewan banyak lalai
A
A
A
Sindonews.com - Maraknya fenomena para anggota dewan yang menjadi tim sukses (timses) sebuah calon gubernur ataupun juga calon presiden menjadi catatan buruk kinerja mereka.
Karena dari sekian banyak anggota DPR RI ataupun anggota DPRD DKI yang turut menjadi anggota timses, mereka tetap mendapatkan gaji dari pemerintah.
"Katakan seperti Ruhut Sitompul, Marzuki Alie, atau Boy Sadikin. Anggota dewan ini harusnya mengambil cuti jika menjadi timses. Mereka digaji negara namun lalai terhadap tugas negara," kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam, di Jakarta, Minggu (30/9/2012).
Arif juga mengatakan, ironosnya nyaris semua pasangan calon cenderung memakai dana APBD untuk pemenangan pemilukada. Kondisi seperti ini harus segera dihentikan.
Biasanya modus yang digunakan calon kepala daerahmelakukan kampanye menggunakan dana APBD melalui bantuan sosial dan hibah yang ada di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Hampir semua SKPD menyosialisasikan pemilukada dengan dana hibah. Harusnya segala bentuk sosialisasi yang diselenggarakan SKPD harus terkoneksi dengan KPU DKI, agar ada fairness,“ pungkasnya.
Karena dari sekian banyak anggota DPR RI ataupun anggota DPRD DKI yang turut menjadi anggota timses, mereka tetap mendapatkan gaji dari pemerintah.
"Katakan seperti Ruhut Sitompul, Marzuki Alie, atau Boy Sadikin. Anggota dewan ini harusnya mengambil cuti jika menjadi timses. Mereka digaji negara namun lalai terhadap tugas negara," kata Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam, di Jakarta, Minggu (30/9/2012).
Arif juga mengatakan, ironosnya nyaris semua pasangan calon cenderung memakai dana APBD untuk pemenangan pemilukada. Kondisi seperti ini harus segera dihentikan.
Biasanya modus yang digunakan calon kepala daerahmelakukan kampanye menggunakan dana APBD melalui bantuan sosial dan hibah yang ada di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Hampir semua SKPD menyosialisasikan pemilukada dengan dana hibah. Harusnya segala bentuk sosialisasi yang diselenggarakan SKPD harus terkoneksi dengan KPU DKI, agar ada fairness,“ pungkasnya.
(ysw)
