Pemerintah diminta jalankan rekomendasi NU
Senin, 17 September 2012 - 11:57 WIB
Pemerintah diminta jalankan rekomendasi NU
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah diminta menjalankan hasil Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2012 terkait rekomendasi solusi untuk sejumlah permasalahan kebangsaan, di antaranya peninjauan ulang atas pelaksanaan Pemilukada langsung dan hukuman mati bagi koruptor.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, menganggap sebuah kecerobohan jika pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dalam Munas dan Konbes NU 2012.
"Saya pikir sebuah kecerobohan jika pemerintah mengabaikan apa yang direkomendasikan NU, karena ini dihasilkan dari sebuah pembahasan oleh para ulama yang diyakini penerus ajaran nabi dan selalu bergaul dengan masyarakat akar rumput," ujarnya dalam rilis yang diterima SINDO di Jakarta, Senin (17/9/2012)
Karim juga menilai, rekomendasi NU sudah tepat. Rekomendasi yang sepertinya keras, misalnya hukuman mati bagi koruptor dinilai sudah tepat, karena dihasilkan dari sebuah semangat adanya sanksi untuk sebuah pelanggaran hukum.
"Tentu harus ditentukan batasan berapa miliar yang bisa dihukum mati. Tapi sebenarnya tidak pada batasannya, yang penting semangat untuk memberikan hukuman yang setimpal untuk sebuah pelanggaran pidana," urai Karim.
Dia menambahkan, rekomendasi yang dihasilkan dalam Munas dan Konbes 2012 sesuai dengan sikap NU yang dikenal sangat moderat.
"Seperti putusan terkait pajak, ini harus menjadi warning bagi Pemerintah. Jadi bukan pajaknya yang dihilangkan, tapi NU mendesak Pemerintah agar lebih serius mengelola dana pajak dan mengusut dugaan korupsi yang ada di dalamnya," pungkasnya.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, menganggap sebuah kecerobohan jika pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dalam Munas dan Konbes NU 2012.
"Saya pikir sebuah kecerobohan jika pemerintah mengabaikan apa yang direkomendasikan NU, karena ini dihasilkan dari sebuah pembahasan oleh para ulama yang diyakini penerus ajaran nabi dan selalu bergaul dengan masyarakat akar rumput," ujarnya dalam rilis yang diterima SINDO di Jakarta, Senin (17/9/2012)
Karim juga menilai, rekomendasi NU sudah tepat. Rekomendasi yang sepertinya keras, misalnya hukuman mati bagi koruptor dinilai sudah tepat, karena dihasilkan dari sebuah semangat adanya sanksi untuk sebuah pelanggaran hukum.
"Tentu harus ditentukan batasan berapa miliar yang bisa dihukum mati. Tapi sebenarnya tidak pada batasannya, yang penting semangat untuk memberikan hukuman yang setimpal untuk sebuah pelanggaran pidana," urai Karim.
Dia menambahkan, rekomendasi yang dihasilkan dalam Munas dan Konbes 2012 sesuai dengan sikap NU yang dikenal sangat moderat.
"Seperti putusan terkait pajak, ini harus menjadi warning bagi Pemerintah. Jadi bukan pajaknya yang dihilangkan, tapi NU mendesak Pemerintah agar lebih serius mengelola dana pajak dan mengusut dugaan korupsi yang ada di dalamnya," pungkasnya.
(mhd)
