Ponpes Jabar tak ajarkan teroris
Kamis, 13 September 2012 - 02:21 WIB
Ponpes Jabar tak ajarkan teroris
A
A
A
Sindonews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) menyatakan, Jabar memang memiliki banyak pondok pesantren (ponpes). Namun, kebanyakan ponpes di Jabar bersifat moderat alias tidak mengajarkan ekstremisme.
Ketua Komisi Fatwa MUI Jabar Salim Umar menyebutkan, Jabar memiliki 1.500-2.000 ponpes besar dan kecil. Ponpes paling banyak terdapat di wilayah priangan timur seperti Tasikmalaya.
"Ya kebanyakan moderat, enggak ada yang ekstrem ponpes di Jabar," katanya, kepada wartawan di Kantor MUI Jabar, Jalan Martadinata, Bandung, Rabu (12/9/2012).
Dia mengatakan, di antara sekian ribu pesantren ada yang menerapkan disiplin yang keras. Hal itu dilakukan untuk menegakan aturan pesantren saja, tetapi mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau masukan.
Dia mengakui, saat ini sulit melepas kaitan terorisme dengan ponpes mengingat beberapa orang pelaku teror adalah murid dari suatu pesantren. Namun keberadaan ponpes diharapkan tidak langsung disimpulkan sebagai perguruan bagi teroris.
"Yang saya ingin bantah jangan selalu (di) kaitkan dengan ponpes, khususnya di Jabar. Karena ponpes di Jabar belum ada yang terkait terorisme," tegasnya.
Dia yakin, tiap kiai ataupun guru ngaji tidak mengajarkan kepada muridnya untuk menyetujui terorisme. "Jangankan menyetujui, menyimpan senjata saja engga," katanya.
Lanjutnya, terorisme bertentangan dengan ajaran agama mana pun. Misalnya dalam Islam ditegaskan membunuh orang lain termasuk dosa besar, sejajar dengan zinah, musyrik, dan sumpah palsu.
Di sisi lain, munculnya aksi terorisme justru didasari dengan lemahnya ilmu agama. Faktor lain, akibat kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan.
"Kesenjangan sosial ekonomi membuat orang berani (nekat). Dia merasa kenapa orang lain mapan, saya tidak," ujarnya.
Dia menyebutkan, banyak pelaku teror yang kehidupnnya secara ekonomi jauh dari mapan. "Maka perlu keadilan sosial ekonomi. Saat ini hasil pembangunan tampaknya belum berkeadilan," ujarnya.
Buktinya, sambung dia, masih terjadi kesenjangan antara desa dan kota. Semua orang belomba menuju kota besar. Sedangkan desa yang miskin ditinggalkan. Jika terjadi pemerataan pembangunan, tentu kota tidak akan menjadi pusat tujuan.
Ketua Komisi Fatwa MUI Jabar Salim Umar menyebutkan, Jabar memiliki 1.500-2.000 ponpes besar dan kecil. Ponpes paling banyak terdapat di wilayah priangan timur seperti Tasikmalaya.
"Ya kebanyakan moderat, enggak ada yang ekstrem ponpes di Jabar," katanya, kepada wartawan di Kantor MUI Jabar, Jalan Martadinata, Bandung, Rabu (12/9/2012).
Dia mengatakan, di antara sekian ribu pesantren ada yang menerapkan disiplin yang keras. Hal itu dilakukan untuk menegakan aturan pesantren saja, tetapi mereka bisa menerima perbedaan pendapat atau masukan.
Dia mengakui, saat ini sulit melepas kaitan terorisme dengan ponpes mengingat beberapa orang pelaku teror adalah murid dari suatu pesantren. Namun keberadaan ponpes diharapkan tidak langsung disimpulkan sebagai perguruan bagi teroris.
"Yang saya ingin bantah jangan selalu (di) kaitkan dengan ponpes, khususnya di Jabar. Karena ponpes di Jabar belum ada yang terkait terorisme," tegasnya.
Dia yakin, tiap kiai ataupun guru ngaji tidak mengajarkan kepada muridnya untuk menyetujui terorisme. "Jangankan menyetujui, menyimpan senjata saja engga," katanya.
Lanjutnya, terorisme bertentangan dengan ajaran agama mana pun. Misalnya dalam Islam ditegaskan membunuh orang lain termasuk dosa besar, sejajar dengan zinah, musyrik, dan sumpah palsu.
Di sisi lain, munculnya aksi terorisme justru didasari dengan lemahnya ilmu agama. Faktor lain, akibat kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan.
"Kesenjangan sosial ekonomi membuat orang berani (nekat). Dia merasa kenapa orang lain mapan, saya tidak," ujarnya.
Dia menyebutkan, banyak pelaku teror yang kehidupnnya secara ekonomi jauh dari mapan. "Maka perlu keadilan sosial ekonomi. Saat ini hasil pembangunan tampaknya belum berkeadilan," ujarnya.
Buktinya, sambung dia, masih terjadi kesenjangan antara desa dan kota. Semua orang belomba menuju kota besar. Sedangkan desa yang miskin ditinggalkan. Jika terjadi pemerataan pembangunan, tentu kota tidak akan menjadi pusat tujuan.
(mhd)
