Pemerintah harus punya strategi lain
Rabu, 12 September 2012 - 05:31 WIB
Pemerintah harus punya strategi lain
A
A
A
Sindonews.com - Lambatnya pemberantasan aksi terosisme dinilai disebabkan oleh strategi deradikalisasi yang dilakukan hanya kepada mantan anggota aksi terorisme.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, aparat keamanan selama ini tidak pernah menyentuh proses perekrutan anggota teroris melalui website terkait perlawanan, dan pusat pendidikan ilegal.
"Sepatutnya, strategi pemberantasan teroris oleh polisi dirubah dengan melakukan penindakan di hulu (termasuk penutupan website berorientasi teroris)," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Rabu (12/9/2012).
Dia mengungkapkan, pemerintah melalui aparat keamanan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harusnya sudah bisa mendeteksi potensi adanya aksi terorisme sejak awal. Dengan demikian, proses kaderisasi teroris bisa segera diantisipasi.
Politikus PDIP itu juga menyebutkan, pemerintah juga sebenarnya bisa melakukan pendekatan dengan memberikan pekerjaan kepada mantan teroris. Dengan demikian, mantan teroris tersebut bisa memiliki kegiatan ekonomi yang jelas, dan mengarahkan kelompoknya ke arah positif.
"Pemerintah harusnya lebih cerdas melakukan strategi pencegahan, daripada penindakan dengan resiko pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dari individu," tandasnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan, aparat keamanan selama ini tidak pernah menyentuh proses perekrutan anggota teroris melalui website terkait perlawanan, dan pusat pendidikan ilegal.
"Sepatutnya, strategi pemberantasan teroris oleh polisi dirubah dengan melakukan penindakan di hulu (termasuk penutupan website berorientasi teroris)," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Rabu (12/9/2012).
Dia mengungkapkan, pemerintah melalui aparat keamanan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harusnya sudah bisa mendeteksi potensi adanya aksi terorisme sejak awal. Dengan demikian, proses kaderisasi teroris bisa segera diantisipasi.
Politikus PDIP itu juga menyebutkan, pemerintah juga sebenarnya bisa melakukan pendekatan dengan memberikan pekerjaan kepada mantan teroris. Dengan demikian, mantan teroris tersebut bisa memiliki kegiatan ekonomi yang jelas, dan mengarahkan kelompoknya ke arah positif.
"Pemerintah harusnya lebih cerdas melakukan strategi pencegahan, daripada penindakan dengan resiko pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dari individu," tandasnya.
(lil)
