Relokasi warga Syiah bahayakan persatuan
Selasa, 04 September 2012 - 10:41 WIB
Relokasi warga Syiah bahayakan persatuan
A
A
A
Sindonews.com - Upaya untuk merelokasi warga Syiah di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang bisa berdampak buruk pada masa depan persatuan bangsa Indonesia. Pasalnya, hal tersebut tidak sejalan dengan Bhineka Tunggal Ika.
Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari mengatakan, relokasi kelompok minoritas seperti kelompok Syiah di Sampang, sangat tidak layak untuk dilakukan. Apalagi, rencana relokasi tersebut muncul setelah adanya kekerasan terhadap sejumlah warga Pengikut Syiah di Sampang.
"Masak di negara yang berdasarkan Pancasila dan memiliki watak toleran ini sampai ada politik relokasi yang bersifat segregasi sosial budaya," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Dia mengungkapkan, yang paling utama untuk dilakukan saat ini adalah memastikan aksi kekerasan tidak lagi terjadi terhadap kelompok tertentu. Selain itu, aparat penegak hukum juga tegas menindak seluruh pelaku aksi kekerasan tersebut.
"Saya tidak setuju dengan gagasan untuk merelokasi kelompok minoritas keagamaan ke suatu tempat tersendiri dan terpisah. Meskipun itu semua untuk tujuan keamanan," ujarnya.
Menurutnya, dalam merumuskan persoalan di Sampang, pemerintah harus melihat seluruh potensi konflik yang ada. "Persoalan di Sampang, adalah urusan yang sangat fundamental sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika," tandasnya.
Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Tohari mengatakan, relokasi kelompok minoritas seperti kelompok Syiah di Sampang, sangat tidak layak untuk dilakukan. Apalagi, rencana relokasi tersebut muncul setelah adanya kekerasan terhadap sejumlah warga Pengikut Syiah di Sampang.
"Masak di negara yang berdasarkan Pancasila dan memiliki watak toleran ini sampai ada politik relokasi yang bersifat segregasi sosial budaya," katanya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Dia mengungkapkan, yang paling utama untuk dilakukan saat ini adalah memastikan aksi kekerasan tidak lagi terjadi terhadap kelompok tertentu. Selain itu, aparat penegak hukum juga tegas menindak seluruh pelaku aksi kekerasan tersebut.
"Saya tidak setuju dengan gagasan untuk merelokasi kelompok minoritas keagamaan ke suatu tempat tersendiri dan terpisah. Meskipun itu semua untuk tujuan keamanan," ujarnya.
Menurutnya, dalam merumuskan persoalan di Sampang, pemerintah harus melihat seluruh potensi konflik yang ada. "Persoalan di Sampang, adalah urusan yang sangat fundamental sebagai negara yang berdasarkan Pancasila yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika," tandasnya.
(lil)
