DPD gandeng peneliti Amerika
Senin, 03 September 2012 - 09:19 WIB
DPD gandeng peneliti Amerika
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengundang dua peneliti senior dari Congressional Research Service (CRS) atau Kongres Amerika Serikat untuk meningkatkan kinerja kesetjenan dalam bidang dukungan legislasi bagi senator DPD.
Sekretaris Jenderal DPD Siti Nurbaya mengatakan, dua ahli itu adalah William H Robinson, peneliti senior kebijakan publik dan Francis T Miko, konsultan kebijakan internasional. Dia mengungkapkan, model-model yang diterapkan CRS dalam mendukung kinerja anggota Kongres Amerika Serikat sangat baik.
“Sebab, secara teknis lembaga-lembaga pendukung kinerja parlemen dibentuk dalam rangka mendukung kinerja anggota dalam bidang legislasi, pertimbangan, dan pengawasan,” ungkap Siti dalam rilisnya di Jakarta, 2 September 2012.
Sementaraitu, William Robinson mengatakan, secara struktural, CRS berada di bawah Kongres AS.
Sebab, dalam sistem kepegawaian parlemen di AS tidak dikenal kesetjenan seperti di Indonesia. Meski berada di bawah naungan Kongres AS, namun CRS memiliki independensi. Hasil penelitian CRS, kata Robinson, akan diserahkan kepada anggota karena tidak ada kewajiban dari peneliti CRS untuk menyerahkannya ke publik.
“Nanti, anggota legislatif yang akan menyebarkan hasil penelitian tersebut ke rakyat. Ini sebagai bentuk hadiah anggota legislatif terhadap pemilihnya,” ujar Robinson.
Robinson mengatakan, CRS juga membantu anggota kongres untuk menjalankan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Salah satu caranya adalah CRS membantu anggota menjalankan fungsi representasinya dengan menuliskan laporan-laporan dengan topiktopik yang menjadi ketertarikan konstituen anggota-anggota tersebut.
Kemudian, korespondensi dari para konstituen akan dijawab oleh anggota. “Apa yang dilakukan CRS adalah melakukan penelitian dan analisis mengenai topik-topik yang diinginkan konstituen,” paparnya.
Ketika ditanya apa yang akan dilakukan CRS untuk memperbaiki kelemahan yang ada di DPD, Robinson mengatakan, yang bisa dilakukan adalah membuat laporan yang menunjukkan peran dari dewan-dewan lain yang serupa dengan DPD di negara lain, misalnya Bundestag di Jerman.
Menurut dia, Bundestag memiliki peran untuk membuat legislasi, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Selain itu, dia juga mencontohkan Upperhouse di Kanada yang memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terhadap pembuatan RUU dan pembahasan RUU yang mempengaruhi jalannya RUU.
“Selain itu juga membuat laporanlaporan dari hasil kerja di DPD yang sangat bagus, sehingga DPR mau mengakui hasil kerja DPD,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal DPD Siti Nurbaya mengatakan, dua ahli itu adalah William H Robinson, peneliti senior kebijakan publik dan Francis T Miko, konsultan kebijakan internasional. Dia mengungkapkan, model-model yang diterapkan CRS dalam mendukung kinerja anggota Kongres Amerika Serikat sangat baik.
“Sebab, secara teknis lembaga-lembaga pendukung kinerja parlemen dibentuk dalam rangka mendukung kinerja anggota dalam bidang legislasi, pertimbangan, dan pengawasan,” ungkap Siti dalam rilisnya di Jakarta, 2 September 2012.
Sementaraitu, William Robinson mengatakan, secara struktural, CRS berada di bawah Kongres AS.
Sebab, dalam sistem kepegawaian parlemen di AS tidak dikenal kesetjenan seperti di Indonesia. Meski berada di bawah naungan Kongres AS, namun CRS memiliki independensi. Hasil penelitian CRS, kata Robinson, akan diserahkan kepada anggota karena tidak ada kewajiban dari peneliti CRS untuk menyerahkannya ke publik.
“Nanti, anggota legislatif yang akan menyebarkan hasil penelitian tersebut ke rakyat. Ini sebagai bentuk hadiah anggota legislatif terhadap pemilihnya,” ujar Robinson.
Robinson mengatakan, CRS juga membantu anggota kongres untuk menjalankan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Salah satu caranya adalah CRS membantu anggota menjalankan fungsi representasinya dengan menuliskan laporan-laporan dengan topiktopik yang menjadi ketertarikan konstituen anggota-anggota tersebut.
Kemudian, korespondensi dari para konstituen akan dijawab oleh anggota. “Apa yang dilakukan CRS adalah melakukan penelitian dan analisis mengenai topik-topik yang diinginkan konstituen,” paparnya.
Ketika ditanya apa yang akan dilakukan CRS untuk memperbaiki kelemahan yang ada di DPD, Robinson mengatakan, yang bisa dilakukan adalah membuat laporan yang menunjukkan peran dari dewan-dewan lain yang serupa dengan DPD di negara lain, misalnya Bundestag di Jerman.
Menurut dia, Bundestag memiliki peran untuk membuat legislasi, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Selain itu, dia juga mencontohkan Upperhouse di Kanada yang memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terhadap pembuatan RUU dan pembahasan RUU yang mempengaruhi jalannya RUU.
“Selain itu juga membuat laporanlaporan dari hasil kerja di DPD yang sangat bagus, sehingga DPR mau mengakui hasil kerja DPD,” tandasnya.
(mhd)
