Setgab perlu kaji Pilkada serentak
Senin, 03 September 2012 - 08:51 WIB
Setgab perlu kaji Pilkada serentak
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Gabungan (Setgab) Koalisi diminta turun tangan dan ikut serta dalam pembahasan wacana pengaturan pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak yang digagas pemerintah.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nu’man Abdul Hakim mengatakan, wacana pilkada serentak sudah menjadi isu nasional meski pelaksanaannya banyak melibatkandaerah. Namun, ujarnya, sejauh ini belum ada pembicaraan dari partai politik (parpol) pendukung pemerintah terkait persoalan ini.
“Soal pilkada serentak ini wacana nasional yang sangat ramai di daerah. Wacana ini perlu sering-sering dikaji dan dibicarakan. Masalah ini semestinya dibicarakan dulu dalam Setgab yang memang dibentuk sebagai forum komunikasi antarpartai koalisi,” tandas Nu’man di Jakarta, 2 September 2012.
Menurut dia, selama ini banyak kepala daerah dan para pengambil kebijakan di daerah yang mempertanyakan masalah pilkada serentak tersebut.
Padahal, sejauh ini belum ada komunikasi intensif antara pemerintah maupun parpolparpol di DPR sebagai pihak yang nantinya akan menentukan arah kebijakan tersebut.
“Setgab sebagai kelompok koalisi juga tidak pernah membahas soal pilkada serentak. Semestinya dibahas dan dibicarakan dulu di Setgab karena masalah ini perlu kajian dan analisis tentang sejauh mana untung dan ruginya. Ini menyangkut kepastian hukum karena akan ada masa jabatan kepala daerah yang ditambah dan ada yang kurang dalam rangka menyamaratakan waktu pilkada,” ungkapnya.
Dia mengatakan, apa pun wacana dan sikap yang akan diambil secara politik seharusnya dibawa ke Setgab. Apalagi, semangat pembentukan Setgab koalisi adalah untuk melancarkan komunikasi antarpartai koalisi sehingga tidak terkesan jalan sendiri-sendiri.
“Saya pribadi banyak ditanya di daerah soal ini, tapi saya katakan saja kalau itu baru sebatas wacana.Artinya,wacana ini sudah sangat ramai di luar namun di Setgab tidak dibicarakan. Padahal,ini isu yang sudah lama bergulir,” tandasnya.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS TB Soenmandjaja mengatakan, persoalan ini semestinya sering-sering dibicarakan, termasuk dalam koalisi sebagai forum komunikasi antarpartai.
Apalagi, pengaturan tentang sistem pilkada serentak ini akan masuk dalam draf RUU Pilkada sebagai pecahan dari revisi UU Pemda. Mengenai efektivitas Setgab, Soenmandjaja menyatakan, Setgab Koalisi ini dibentuk dalam rangka memudahkan komunikasi saja dan tidak diatur alam UU. Meski demikian, Setgab tetaplah forum silaturahmi yang harus difungsikan sebagai wadah komunikasi antarpartai dalam koalisi.
“Setgab ini bisa dikatakan strategis apabila keberadaannya bisa difungsikan. Sebab, perbedaan sikap pasti banyak ditemukan tidak hanya antarfraksi di DPR, namun antarsesama anggota DPR dalam satu fraksi pun bisa berbeda sikap.Makanya,forum komunikasi sejenis Setgab harus dimanfaatkan,”tandasnya.
Soenmandjaja menilai, Setgab Koalisi sejatinya tidak bisa menyatukan sikap antaranggotanya. Agar perbedaan sikap ini bisa dicarikan titik temunya, perlu dilakukan musyawarah yang intensif, termasuk melalui Setgab Koalisi.
Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa mengatakan, pilkada serentak tidak harus dibahas di Setgab Koalisi.Sebab,ujarnya, semua anggota koalisi sudah setuju dengan aturan tersebut.
“Masalah dibahas di Setgab kalau memang ada perbedaan pandangan. Tapi, kalau soal pilkada serentak, sudah sepakat semua. Jadi, buat apa juga dibawa ke Setgab untuk dibahas,” tandas Saan.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Nu’man Abdul Hakim mengatakan, wacana pilkada serentak sudah menjadi isu nasional meski pelaksanaannya banyak melibatkandaerah. Namun, ujarnya, sejauh ini belum ada pembicaraan dari partai politik (parpol) pendukung pemerintah terkait persoalan ini.
“Soal pilkada serentak ini wacana nasional yang sangat ramai di daerah. Wacana ini perlu sering-sering dikaji dan dibicarakan. Masalah ini semestinya dibicarakan dulu dalam Setgab yang memang dibentuk sebagai forum komunikasi antarpartai koalisi,” tandas Nu’man di Jakarta, 2 September 2012.
Menurut dia, selama ini banyak kepala daerah dan para pengambil kebijakan di daerah yang mempertanyakan masalah pilkada serentak tersebut.
Padahal, sejauh ini belum ada komunikasi intensif antara pemerintah maupun parpolparpol di DPR sebagai pihak yang nantinya akan menentukan arah kebijakan tersebut.
“Setgab sebagai kelompok koalisi juga tidak pernah membahas soal pilkada serentak. Semestinya dibahas dan dibicarakan dulu di Setgab karena masalah ini perlu kajian dan analisis tentang sejauh mana untung dan ruginya. Ini menyangkut kepastian hukum karena akan ada masa jabatan kepala daerah yang ditambah dan ada yang kurang dalam rangka menyamaratakan waktu pilkada,” ungkapnya.
Dia mengatakan, apa pun wacana dan sikap yang akan diambil secara politik seharusnya dibawa ke Setgab. Apalagi, semangat pembentukan Setgab koalisi adalah untuk melancarkan komunikasi antarpartai koalisi sehingga tidak terkesan jalan sendiri-sendiri.
“Saya pribadi banyak ditanya di daerah soal ini, tapi saya katakan saja kalau itu baru sebatas wacana.Artinya,wacana ini sudah sangat ramai di luar namun di Setgab tidak dibicarakan. Padahal,ini isu yang sudah lama bergulir,” tandasnya.
Anggota Komisi II dari Fraksi PKS TB Soenmandjaja mengatakan, persoalan ini semestinya sering-sering dibicarakan, termasuk dalam koalisi sebagai forum komunikasi antarpartai.
Apalagi, pengaturan tentang sistem pilkada serentak ini akan masuk dalam draf RUU Pilkada sebagai pecahan dari revisi UU Pemda. Mengenai efektivitas Setgab, Soenmandjaja menyatakan, Setgab Koalisi ini dibentuk dalam rangka memudahkan komunikasi saja dan tidak diatur alam UU. Meski demikian, Setgab tetaplah forum silaturahmi yang harus difungsikan sebagai wadah komunikasi antarpartai dalam koalisi.
“Setgab ini bisa dikatakan strategis apabila keberadaannya bisa difungsikan. Sebab, perbedaan sikap pasti banyak ditemukan tidak hanya antarfraksi di DPR, namun antarsesama anggota DPR dalam satu fraksi pun bisa berbeda sikap.Makanya,forum komunikasi sejenis Setgab harus dimanfaatkan,”tandasnya.
Soenmandjaja menilai, Setgab Koalisi sejatinya tidak bisa menyatukan sikap antaranggotanya. Agar perbedaan sikap ini bisa dicarikan titik temunya, perlu dilakukan musyawarah yang intensif, termasuk melalui Setgab Koalisi.
Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustofa mengatakan, pilkada serentak tidak harus dibahas di Setgab Koalisi.Sebab,ujarnya, semua anggota koalisi sudah setuju dengan aturan tersebut.
“Masalah dibahas di Setgab kalau memang ada perbedaan pandangan. Tapi, kalau soal pilkada serentak, sudah sepakat semua. Jadi, buat apa juga dibawa ke Setgab untuk dibahas,” tandas Saan.
(mhd)
