Pendidikan gratis telan anggaran Rp11 T
Senin, 03 September 2012 - 08:04 WIB
Pendidikan gratis telan anggaran Rp11 T
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemerintah menggelar pendidikan menengah universal (PMU) atau pendidikan gratis hingga SMA pada tahun depan dipastikan menelan anggaran besar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, PMU akan menelan dana hingga Rp11 triliun.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan dari RAPBN 2013. Anggaran akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan operasional siswa.
Walau demikian, Mantan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI) Kemendikbud ini menjelaskan, anggaran ini belum difinalisasi. Pasalnya proporsi anggaran yang berasal dari APBN itu masih terus dirancang dan bukan tidak mungkin mengalami perubahan.
"Masih dirancang dan sangat dinamis, bisa naik dan bisa juga turun. Setengah dari jumlah tersebut akan disalurkan untuk Bantuan Operasional SMA (BOSM)," katanya di Jakarta, Minggu 2 September 2012.
Diketahui BOSM tersebut juga masih dirintis, baik dari segi cost maupun mekanisme penyalurannya. Saat ini BOSM diberikan kepada semua siswa SMA sebesar Rp120.000 per tahun.
Pada 2013, jumlah tersebut akan meningkat signifikan menjadi Rp1 juta per siswa per tahun. Hamid mengungkapkan, keikutsertaan pemerintah daerah juga jangan hanya sampai pendeklarasian program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, tetapi juga pada penyiapan anggaran. "Yang paling penting anggaran riil juga harus disiapkan,” tegas dia.
Hamid mencatat, ada 13 provinsi yang telah mulai merintis Wajar 12 Tahun sejak 2008. Beberapa di antaranya adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Meski demikian, seluruh daerah itu belum mampu menanggung biaya operasional pendidikan di jenjang SMA.
Kedepan, Hamid berharap semua daerah dapat mengikuti skema Wajar 12 Tahun yang ditetapkan pemerintah pusat. Skema tersebut adalah persiapan pos anggaran untuk biaya operasional, pemberian beasiswa dan bantuan bagi siswa miskin, penyiapan pembangunan fasilitas baru dan tenaga pengajarnya.
"Saya kira provinsi dan kabupaten/kota harus mengikuti skema yang kita rancang," tandas dia.
Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen mengatakan, inti dari program wajib belajar adalah pembebasan biaya. Dengan demikian, keberadaan program wajib belajar dapat menghapus alasan bagi orang tua untuk tidak mengirimkan anaknya ke sekolah karena terbentur biaya.
"Kenaikan anggaran pendidikan 6,7 persen pada APBN 2013 sudah dapat mewujudkan sekolah bebas biaya, baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah,” kata dia.
Abduhzen menilai program tersebut masih mengandung kelemahan, yakni kurang cerdasnya pemerintah dalam mengelola pola pengalokasian anggaran pendidikan itu sendiri.
Pengamat pendidikan Utomo Dananjaya juga meminta keseriusan pemerintah soal pendanaan program wajib belajar. Dia merasa prihatin dengan masih banyaknya daerah yang alokasi anggaran pendidikannya belum mencapai 20 persen. Menurut dia, agar tercapai, pemerintah pusat harus dapat memacu pemerintah daerah agar mau berlombalomba mengalokasikan 20 persen APBD-nya untuk pendidikan.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan dari RAPBN 2013. Anggaran akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan bantuan operasional siswa.
Walau demikian, Mantan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Informal (PAUDNI) Kemendikbud ini menjelaskan, anggaran ini belum difinalisasi. Pasalnya proporsi anggaran yang berasal dari APBN itu masih terus dirancang dan bukan tidak mungkin mengalami perubahan.
"Masih dirancang dan sangat dinamis, bisa naik dan bisa juga turun. Setengah dari jumlah tersebut akan disalurkan untuk Bantuan Operasional SMA (BOSM)," katanya di Jakarta, Minggu 2 September 2012.
Diketahui BOSM tersebut juga masih dirintis, baik dari segi cost maupun mekanisme penyalurannya. Saat ini BOSM diberikan kepada semua siswa SMA sebesar Rp120.000 per tahun.
Pada 2013, jumlah tersebut akan meningkat signifikan menjadi Rp1 juta per siswa per tahun. Hamid mengungkapkan, keikutsertaan pemerintah daerah juga jangan hanya sampai pendeklarasian program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, tetapi juga pada penyiapan anggaran. "Yang paling penting anggaran riil juga harus disiapkan,” tegas dia.
Hamid mencatat, ada 13 provinsi yang telah mulai merintis Wajar 12 Tahun sejak 2008. Beberapa di antaranya adalah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Meski demikian, seluruh daerah itu belum mampu menanggung biaya operasional pendidikan di jenjang SMA.
Kedepan, Hamid berharap semua daerah dapat mengikuti skema Wajar 12 Tahun yang ditetapkan pemerintah pusat. Skema tersebut adalah persiapan pos anggaran untuk biaya operasional, pemberian beasiswa dan bantuan bagi siswa miskin, penyiapan pembangunan fasilitas baru dan tenaga pengajarnya.
"Saya kira provinsi dan kabupaten/kota harus mengikuti skema yang kita rancang," tandas dia.
Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen mengatakan, inti dari program wajib belajar adalah pembebasan biaya. Dengan demikian, keberadaan program wajib belajar dapat menghapus alasan bagi orang tua untuk tidak mengirimkan anaknya ke sekolah karena terbentur biaya.
"Kenaikan anggaran pendidikan 6,7 persen pada APBN 2013 sudah dapat mewujudkan sekolah bebas biaya, baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah,” kata dia.
Abduhzen menilai program tersebut masih mengandung kelemahan, yakni kurang cerdasnya pemerintah dalam mengelola pola pengalokasian anggaran pendidikan itu sendiri.
Pengamat pendidikan Utomo Dananjaya juga meminta keseriusan pemerintah soal pendanaan program wajib belajar. Dia merasa prihatin dengan masih banyaknya daerah yang alokasi anggaran pendidikannya belum mencapai 20 persen. Menurut dia, agar tercapai, pemerintah pusat harus dapat memacu pemerintah daerah agar mau berlombalomba mengalokasikan 20 persen APBD-nya untuk pendidikan.
(lil)
