Akademi vokasi akan dibangun di daerah khusus
Jum'at, 24 Agustus 2012 - 20:24 WIB
Akademi vokasi akan dibangun di daerah khusus
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2013 akan membangun akademi vokasi di tiga daerah khusus di 33 provinsi. Tiga daerah khusus tersebut, pertama, ialah daerah atau kantung penyuplai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seperti di Indramayu dan Tasikmalaya.
Sedangkan daerah kedua yang akan dibangun akademi vokasi ialah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah namun belum tertangani dengan baik. Dan yang terakhir ialah daerah yang masuk Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sehingga jika dibangun perusahaan atau pabrik di daerah itu akan menyerap lebih banyak masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.
Mendikbud menambahkan, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud pada September-Oktober ini akan menyelesaikan blueprint scenario akademi vokasi tersebut mulai dari daerah dan bidang studinya. Dia menyebut, akademi vokasi akan memperbesar akses masyarakat ke perguruan tinggi meskipun jenjang di akademi vokasi hanya setingkat Diploma 1 dan 2.
“Konsekuensi logis dari akademi vokasi ialah untuk menaikkan APK (Angka Partisipasi Kasar) pendidikan tinggi,” katanya di Jakarta, Jumat (24/8/2012).
Mantan Menkominfo ini menjelaskan, kementerian mulai dari sekarang akan mempersiapkan tenaga pengajar yang diakuinya tidak mudah didapat. Namun penjaringan tenaga pengajar ini akan istimewa karena lulusannya tidak harus orang yang sudah lulus sarjana Strata II (S2) namun orang yang mempunyai keahlian khusus.
Contohnya ialah orang yang memiliki pengalaman kerja di pabrik-pabrik pasalnya akademi vokasi ini memang akan melatih keterampilan masyarakat.
Dia menyatakan, akademi vokasi negeri yang sedang dibangun pada 9 September ini ialah di Pacitan senilai Rp50 miliar dan selanjutnya akan dibangun di Palembang. Secara bertahap, ujarnya, akan dibangun 20 unit akademi vokasi lagi di seluruh penjuru tanah air.
Bidang studi yang dikembangkan ialah otomotif, agrowisata, informasi teknologi dan perhotelan. “Kalau bisa 10 tahun kedepan struktur tenaga kerja akan berubah. Sekarang tenaga kerja kita 49 % lulusan SD,” ungkapnya.
Mantan Rektor ITS ini menjelaskan, biaya pendidikan di akademi vokasi akan menyamai biaya di perguruan tinggi namun Kemendikbud menjamin calon mahasiswa yang tidak mampu akan diberi beasiswa hingga tamat belajar. “Intinya terjangkau tetapi bukan berarti gratis,” ujarnya.
M Nuh menyebutkan, semasa dia mengabdi di Politeknik Eelektronika Negeri Surabaya ITS sudah dibangun 17an akademi vokasi. Masalahnya, lulusan akademi vokasi pada saat itu hanya dihargai seperti lulusan SMK sehingga jika dia menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka golongannya hanya II A.
Oleh karena itu, terangnya, dengan digabungnya akademi vokasi dengan jenis pendidikan tinggi maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk menaikkan golongan pangkat lulusan akademi vokasi yang tidak sebatas II A itu.
Akademi vokasi juga dinilai sebagai proyek massif, ujarnya, sehingga unit yang menangani akan dibentuk khusus dengan project management unit (PMU). “Lembaga-lembaga kursus yang ada saat ini juga dapat diubah menjadi akademi vokasi,” tuturnya.
Dirjen Dikti Kemendikbud Djoko Santoso menambahkan, dengan usulan di UU Pendidikan Tinggi yang diinisiatifkan oleh DPR pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi yang dapat mendidik orang untuk langsung terjun bekerja. Akademi ini memang akan betul-betul berbasis pada keperluan masyarakat.
Misalnya mereka perlu kegiatan terkait dengan entertainment maka bisa diformalkan untuk pendidikan jenjang D1 dan D2. Di sisi lain dikembangkan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi misalnya di daerah pertambagan di mana mahasiswanya itu anak-anak dari kawasan pertambangan.
Anggota Komisi X DPR RI Tubagus Dedi Gumelar mengakui link and match antara pendidikan dan dunia kerja belum terbangun. Hal tersebut disebabkan pemerintah tidak selektif dalam menjembatani lulusan sekolah ke universitas.
Padahal, kata politikus dari PDIP ini, di negara-negara maju tidak semua lulusan sekolah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, melainkan didorong untuk lebih menekuni jalur vokasi, atau kejuruan.
"Karena di jalur kejuruan-lah link and match antara dunia pendidikan dan kerja lebih terjawab. Wajar jika pengangguran tinggi di Indonesia," terang pelawak yang kerap disapa Miing ini.
Sedangkan daerah kedua yang akan dibangun akademi vokasi ialah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah namun belum tertangani dengan baik. Dan yang terakhir ialah daerah yang masuk Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sehingga jika dibangun perusahaan atau pabrik di daerah itu akan menyerap lebih banyak masyarakat setempat sebagai tenaga kerja.
Mendikbud menambahkan, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud pada September-Oktober ini akan menyelesaikan blueprint scenario akademi vokasi tersebut mulai dari daerah dan bidang studinya. Dia menyebut, akademi vokasi akan memperbesar akses masyarakat ke perguruan tinggi meskipun jenjang di akademi vokasi hanya setingkat Diploma 1 dan 2.
“Konsekuensi logis dari akademi vokasi ialah untuk menaikkan APK (Angka Partisipasi Kasar) pendidikan tinggi,” katanya di Jakarta, Jumat (24/8/2012).
Mantan Menkominfo ini menjelaskan, kementerian mulai dari sekarang akan mempersiapkan tenaga pengajar yang diakuinya tidak mudah didapat. Namun penjaringan tenaga pengajar ini akan istimewa karena lulusannya tidak harus orang yang sudah lulus sarjana Strata II (S2) namun orang yang mempunyai keahlian khusus.
Contohnya ialah orang yang memiliki pengalaman kerja di pabrik-pabrik pasalnya akademi vokasi ini memang akan melatih keterampilan masyarakat.
Dia menyatakan, akademi vokasi negeri yang sedang dibangun pada 9 September ini ialah di Pacitan senilai Rp50 miliar dan selanjutnya akan dibangun di Palembang. Secara bertahap, ujarnya, akan dibangun 20 unit akademi vokasi lagi di seluruh penjuru tanah air.
Bidang studi yang dikembangkan ialah otomotif, agrowisata, informasi teknologi dan perhotelan. “Kalau bisa 10 tahun kedepan struktur tenaga kerja akan berubah. Sekarang tenaga kerja kita 49 % lulusan SD,” ungkapnya.
Mantan Rektor ITS ini menjelaskan, biaya pendidikan di akademi vokasi akan menyamai biaya di perguruan tinggi namun Kemendikbud menjamin calon mahasiswa yang tidak mampu akan diberi beasiswa hingga tamat belajar. “Intinya terjangkau tetapi bukan berarti gratis,” ujarnya.
M Nuh menyebutkan, semasa dia mengabdi di Politeknik Eelektronika Negeri Surabaya ITS sudah dibangun 17an akademi vokasi. Masalahnya, lulusan akademi vokasi pada saat itu hanya dihargai seperti lulusan SMK sehingga jika dia menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka golongannya hanya II A.
Oleh karena itu, terangnya, dengan digabungnya akademi vokasi dengan jenis pendidikan tinggi maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk menaikkan golongan pangkat lulusan akademi vokasi yang tidak sebatas II A itu.
Akademi vokasi juga dinilai sebagai proyek massif, ujarnya, sehingga unit yang menangani akan dibentuk khusus dengan project management unit (PMU). “Lembaga-lembaga kursus yang ada saat ini juga dapat diubah menjadi akademi vokasi,” tuturnya.
Dirjen Dikti Kemendikbud Djoko Santoso menambahkan, dengan usulan di UU Pendidikan Tinggi yang diinisiatifkan oleh DPR pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi yang dapat mendidik orang untuk langsung terjun bekerja. Akademi ini memang akan betul-betul berbasis pada keperluan masyarakat.
Misalnya mereka perlu kegiatan terkait dengan entertainment maka bisa diformalkan untuk pendidikan jenjang D1 dan D2. Di sisi lain dikembangkan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi misalnya di daerah pertambagan di mana mahasiswanya itu anak-anak dari kawasan pertambangan.
Anggota Komisi X DPR RI Tubagus Dedi Gumelar mengakui link and match antara pendidikan dan dunia kerja belum terbangun. Hal tersebut disebabkan pemerintah tidak selektif dalam menjembatani lulusan sekolah ke universitas.
Padahal, kata politikus dari PDIP ini, di negara-negara maju tidak semua lulusan sekolah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, melainkan didorong untuk lebih menekuni jalur vokasi, atau kejuruan.
"Karena di jalur kejuruan-lah link and match antara dunia pendidikan dan kerja lebih terjawab. Wajar jika pengangguran tinggi di Indonesia," terang pelawak yang kerap disapa Miing ini.
(hyk)
