Reformasi birokrasi di tangan presiden

Sindonews.com - Seruan reformasi birokrasi dinilai tidak akan efektif tanpa adanya dorongan penuh dari eksekutif. Karena itu, sejumlah kalangan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin langsung program tersebut.

Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, percepatan reformasi birokrasi akan efektif jika ada ketegasan Presiden sebagai panglima yang berada di depan dalam mengelola pemerintahan. Ketegasan itu harus berlaku bagi semua pejabat dan birokrat yang tidak menjalankan instruksinya, termasuk bagaimana pembantunya di kementerian dalam mengimplementasikan percepatan reformasi birokrasi.

“Selesaikan setiap masalah dengan pimpin langsung, beri ketegasan bagi yang tidak mampu dan tidak patuh. Jangan malah membuat lembaga baru atau semacam satgas yang justru menggemukkan birokrasi,” kata Tjahjo menanggapi pidato kenegaraan Presiden SBY dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-67 kemerdekaan Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DPD, Kamis 16 Agustus 2012.

Menurut dia, harus ada perubahan dalam memimpin pemerintahan ini. Sebab Presiden berdasarkan telaahnya juga secara tidak langsung mengakui sistem yang berjalan karut- marut. “Apa yang disampaikan Presiden bagus karena itu memang ideal dalam mengelola pemerintahan. Tapi itu belum terimplementasi, reformasi juga belum berjalan, dan itu diakui oleh Presiden," ungkapnya.

Penilaian sama disampaikan Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari. Menurut dia, pidato kenegaraan Presiden SBY memang bagus secara retorika dan substansial.Tapi dari segi realitas itu belum terealisasi. Padahal yang diperlukan rakyat Indonesia adalah aksi. “Secara retorika dan substansial bagus. Maping berbagai soal sangat bagus. Ini maping cermat dan akurat, tapi ada persoalan implementasi,” ungkapnya.

Hajriyanto mencontohkan persoalan infrastruktur yang disebut SBY ada keterbatasan anggaran. Namun pada kenyataannya fakta itu juga tidak diiringi dengan reformasi birokrasi di mana 60 persen anggaran penerimaan untuk belanja negara. “Jadi secara retorika dan terori bagus. Persoalan di kita ini adalah implementasinya. Itu yang menjadi persoalan,” ujar dia.

Kemarin dalam pidato di hadapan anggota DPR dan DPD, Presiden SBY menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan good governance dalam pemerintahan ini. Dalam mengelola pemerintahan, SBY mewajibkan agar seluruh jajaran birokrasi dapat lebih meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal dan maksimal.

“Pelayanan publik harus menjadi salah satu bagian mendasar dalam reformasi birokrasi. Percepatan reformasi birokrasi tidak dapat ditawar-tawar,” katanya.

SBY mengungkapkan, percepatan reformasi birokrasi sangat penting agar tercipta jajaran aparatur negara yang andal, profesional, dan bersih berdasarkan kaidah-kaidah good governance and clean government.

Pengelolaan pemerintahan, kata dia, juga terus diiringi dengan perluasan peran publik mulai dari partisipasi pada perencanaan pembangunan hingga membuka akses publik untuk ikut mengawasi kegiatan pengelolaan pemerintahan. “Inilah bagian penting dari pemerintahan yang melibatkan partisipasi publik. Inilah esensi dari sebuah pemerintahan open government,” ujarnya.

Presiden menyadari, mengelola negara yang besar dan luas ini memerlukan kesungguhan dan keseriusan dari segenap aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Untuk itu, kata dia, semua pihak harus berbagi peran dan tanggung jawab. “Apa yang kita putuskan di Jakarta, keberhasilannya ditentukan pula oleh pemerintahan di daerah-daerah,” ujarnya.

SBY menegaskan, pemerintahan di daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. Mereka yang melayani pagi dan sore, siang dan malam adalah pahlawan-pahlawan pembangunan yang mengabdi tanpa pamrih.

Dalam pidatonya itu, SBY juga mengakui sungguhpun reformasi birokrasi terus digalakkan, masih dijumpai jajaran birokrasi yang belum responsif, cenderung lalai, dan bahkan menghambat jalannya pembangunan. “Tabiat dan perilaku seperti ini harus kita ubah dan akhiri,” ujarnya.

Dalam pidato kenegaraan Presiden kemarin, setidaknya ada enam isu aktual yang menjadi sorotan. Selain masalah reformasi birokrasi, kelima isu aktual lainnya adalah pemberantasan korupsi, kekerasan dan benturan sosial, iklim investasi dan kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan fiskal menghadapi krisis ekonomi global.

Terobosan Otda

Selain menekankan masalah reformasi birokrasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim telah menjalankan terobosan penting dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. SBY mengatakan, saat ini dunia melihat implementasi desentralisasi dan otonomi daerah sebagai big bang (terobosan besar) dan quite revolution (revolusi diam-diam).

Karena itu, dalam hubungan pusat dan daerah inilah pihaknya berjanji akan terus mengonsolidasikan kewenangan dan memberikan sumber daya keuangan yang semakin besar ke daerah. “Bagaimanapun, daerah yang maju dan makmur adalah fondasi penting bagi terciptanya daya saing nasional. Karena itu, kita terus mendorong langkah yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Dia menyebutkan, jika ada ekses negatif di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, semua pihak harus ikut menatanya kembali dengan tepat. Penataan bisa diawali dengan menata kembali peraturan daerah (perda) yang bermasalah, izin-izin usaha yang tidak sesuai dengan aturan main, dan optimalisasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Untuk itu, mari kita maknai hubungan pusat dan daerah sebagai perpaduan kepentingan dalam memperkuat ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tetap menjaga iklim demokrasi yang sehat serta keanekaragaman wilayah yang khas dan unik,” tuturnya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) DPR Nurul Arifin mengatakan, pihaknya mengapresiasi perihal otonomi daerah ini. Dia memandang ada keinginan yang positif dari Presiden tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Hal itu juga yang diinginkan Partai Golkar.

Menurut dia, saat ini distribusi keuangan masih piramida terbalik. Padahal idealnya pemerintah pusatlah yang menerima anggaran lebih sedikit dibandingkan pembagian untuk daerah. Saat ini, 70 persen uang negara beredar di pusat.