Demokrat dikuasai kartel politik

Sindonews.com - Sejumlah partai politik (parpol) besar di Indonesia menjadi tempat bermainnya para kartel politik. Hal itu bisa dilihat dengan lahirnya budaya korupsi dari kader parpol.

Pengamat politik Boni Hargen mengatakan, para kartel politik masuk melalui
partai besar. Biasanya parpol-parpol pemenang dalam pemilu paling diincar. Cara itu dipilihnya, agar para kartel politik ini bisa menempati posisi strategis di pemerintahan.

“Kartel politik ini selalu masuk pada parpol yang selalu menang pada pemilu. Pola kerja mereka sama bahwa mereka masuk ke daerah sampai pusat untuk mengatur kebijakan ekonomi,“ kata Boni kepada Sindonews, Kamis (9/8/2012).

Boni menyebut salah satu contoh kartel politik yang dimainkan oleh pengusaha Hartati Murdaya. Dengan melalui parpol pemenang pemilu, Hartati mendapat tempat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

Dari situlah, Hartati bermain dan memanfaatkan peluang usaha pada kancah perpolitikan Demokrat.

“Hartati ini kan salah satu kartel politik Indonesia. Jadi kita harus sepakat bahwa untuk tidak melihat Hartati Murdaya dalam konteks politik tapi sebagai kartel politik," ujarnya.

Boni menjelaskan, kegiatan kartel politik ini sendiri sudah terjadi sejak 1988. Mereka telah memanfaatkan kekayaannya untuk mengatur perpolitikan di Indonesia untuk kepentingan usaha mereka.

Boni juga melihat, Partai Demokrat merupakan partai yang menjadi korban para kartel. Partai besar ini dikendalikan oleh kartel politik itu.

Hal itulah yang menyebabkan Partai Demokrat saat ini menghasilkan banyak koruptor. Selain itu, menurut pandangan Bony, sejak awal Demokrat dibangun dengan sistem yang tidak benar.

“Partai Demokrat adalah bukan partai idelogis. Ada kekuatan kapital yaitu kartel politik yang berarti orang yang mempunyai uang dan memenangkan SBY. Hasilnya, ada penempatan posisi strategis orang orang mereka di pemerintahan. Kekuatan kartel politik adalah yang akhirnya menguat,“ pungkasnya.