Rotasi tak jamin Banggar bebas korupsi
Kamis, 02 Agustus 2012 - 13:22 WIB
Rotasi tak jamin Banggar bebas korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Pimpinan maupun anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI paling sering mengalami rotasi. Hal itu tak lepas dari keterlibatan awak Banggar dalam dugaan korupsi.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung pesimis jika pergeseran maupun pergantian dilakukan itu bisa menjadikan Banggar lebih baik. Sebab menurutnya, prioritas yang harus diperbaiki di Banggar sebenarnya adalah sistem.
"Sebelum ada perbaikan sistem, mau dirotasi diganti berulang-ulang Banggar tetap akan seperti itu. Saya tidak terlalu percaya dengan orang, tapi harus dengan sistem," ujar Pramono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2012).
Politikus PDIP ini juga tidak yakin, rotasi itu kemudian mempengaruhi RAPBNP. Karena penyusun RAPBNP bukan Banggar, melainkan Pemerintah. Penganggaran di DPR hampir 95 persen yang menyusun Pemerintah. Banggar hanya menambah dan mengurangi tanpa merubah struktur secara keseluruhan.
"Banggar hanya menyempurnakan, menyusun, mengurangi, mengalokasikan dan membuat match dengan usulan Komisi. Jadi mau diganti seribu kalipun enggak akan berpengaruh," ujarnya pesimis.
Perubahan personel Banggar tidak menjamin sebuah perubahan. Justru yang lebih penting, memperketat pengawasan dan kontrol di internal DPR sendiri. Seluruh materi diajukan Pemerintah harus mendapat persetujuan dari Komisi sebelum dibawa ke Banggar.
Terkait pergantian Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng, Pramono tidak mau enggan berkomentar. Sebab, pergeseran itu menjadi kewenangan penuh Fraksi Partai Golkar.
"Itu kewenangan fraksi untuk diganti kapan pun, karena memang kesepakatan awal kita azas proporsionalitas sudah disepakati," pungkasnya.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung pesimis jika pergeseran maupun pergantian dilakukan itu bisa menjadikan Banggar lebih baik. Sebab menurutnya, prioritas yang harus diperbaiki di Banggar sebenarnya adalah sistem.
"Sebelum ada perbaikan sistem, mau dirotasi diganti berulang-ulang Banggar tetap akan seperti itu. Saya tidak terlalu percaya dengan orang, tapi harus dengan sistem," ujar Pramono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2012).
Politikus PDIP ini juga tidak yakin, rotasi itu kemudian mempengaruhi RAPBNP. Karena penyusun RAPBNP bukan Banggar, melainkan Pemerintah. Penganggaran di DPR hampir 95 persen yang menyusun Pemerintah. Banggar hanya menambah dan mengurangi tanpa merubah struktur secara keseluruhan.
"Banggar hanya menyempurnakan, menyusun, mengurangi, mengalokasikan dan membuat match dengan usulan Komisi. Jadi mau diganti seribu kalipun enggak akan berpengaruh," ujarnya pesimis.
Perubahan personel Banggar tidak menjamin sebuah perubahan. Justru yang lebih penting, memperketat pengawasan dan kontrol di internal DPR sendiri. Seluruh materi diajukan Pemerintah harus mendapat persetujuan dari Komisi sebelum dibawa ke Banggar.
Terkait pergantian Ketua Banggar Melchias Markus Mekeng, Pramono tidak mau enggan berkomentar. Sebab, pergeseran itu menjadi kewenangan penuh Fraksi Partai Golkar.
"Itu kewenangan fraksi untuk diganti kapan pun, karena memang kesepakatan awal kita azas proporsionalitas sudah disepakati," pungkasnya.
(lns)
