Setgab koalisi sudah tak efektif
Kamis, 02 Agustus 2012 - 09:36 WIB
Setgab koalisi sudah tak efektif
A
A
A
Sindonews.com - Partai-partai pendukung pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui bahwa pembahasan agenda dan masalah di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi sudah tidak efektif.
Ketua DPP Partai Golkar Rambe Kamarulzaman mengatakan, Setgab Koalisi memang sudah tidak bisa diandalkan dalam membahas berbagai soal strategis seperti tujuan pembentukannya pada Mei 2010 lalu.
“Dalam banyak hal, Setgab ini tak berfungsi lagi sebagai sarana membahas masalah-masalah bangsa dan negara, jembatan pemerintah dan parlemen. Kondisi seperti ini sudah lama kami rasakan,” kata Rambe kepada SINDO di Jakarta kemarin.
Dia mengungkapkan, fungsi Setgab Koalisi sudah luntur karena yang menonjol adalah kelompok kepentingan. Menurut Rambe, meski Setgab vakum, bukan berarti ada partai koalisi yang sudah tidak lagi mendukung pemerintahan SBY.
Bagi Golkar, janji dan kesepakatan koalisi akan tetap dipegang, yakni mengawal pemerintahan SBY hingga akhir jabatan pada 2014. Namun, Golkar juga tetap mengevaluasi jalannya pemerintahan.
“Kerja-kerja politik Golkar akan terus berjalan tanpa harus keluar dari Setgab Koalisi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja mengakui bahwa efektivitas Setgab Koalisi memang semakin berkurang.
Hal ini didasari agenda semua partai yang sedang bersiap menghadapi Pemilu 2014. “Bisa dibilang, Setgab tidak kelihatan lagi bentuknya,” tegas Hakam.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu menambahkan, partai-partai tentunya tidak hanya sibuk menggenjot agenda pemenangan pemilu, tetapi juga sudah mulai mencari jejaring koalisi dalam menyukseskan figur capres yang akan diusung.
Bahkan saat ini, semua partai akan menjalin komunikasi dengan semua partai lain tanpa membedakan koalisi atau oposisi.
“Hal-hal semacam ini akan terus terjadi hingga 2014. Semua sadar bahwa komposisi kekuatan partai yang ada saat ini akan berubah pasca-Pemilu 2014. Artinya, komposisi koalisi akan berubah juga nantinya,” terang Hakam.
Di tempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai belum terlambat bagi Presiden SBY untuk melakukan restruk turisasi kabinet pada dua tahun sisa kepemimpinannya.
Sebagai presiden yang masih berkuasa, kata Arbi, SBY tetap memiliki kekuatan untuk mengarahkan dukungan masyarakat pada Pemilu 2014. Bisa saja partai yang mengkhianati SBY akan tenggelam dan ditinggal masyarakat pada 2014.
“Jadi sejelek-jeleknya SBY, jangan sekali-kali menganggap remeh karena bagai manapun dia adalah presiden yang masih berkuasa,” ujarnya.
Menurut dia, koalisi pendukung pemerintah memang sudah mati suri. Terlebih mendekati Pemilu 2014. Kondisi ini tidak lepas dari kinerja pemerintahan yang tidak juga membaik.
“Bisa saja pada akhirnya nanti partai-partai koalisi ramai-ramai ikut menjatuhkan pemerintah dalam rangka menyelamatkan diri. Ini sebuah kemungkinan,” ungkapnya.
Untuk menghindarinya, kata dia, sangat penting bagi SBY menunjukkan ketegasan dan kepemimpinan yang kuat di masa-masa akhir jabatannya.
“Misalnya hanya untuk memecat menteri, SBY tak perlu menunggu ada menteri yang terjerat kasus. Kalau terbukti mengkhianati komitmen, ganti saja,” terangnya.
Ketua DPP Partai Golkar Rambe Kamarulzaman mengatakan, Setgab Koalisi memang sudah tidak bisa diandalkan dalam membahas berbagai soal strategis seperti tujuan pembentukannya pada Mei 2010 lalu.
“Dalam banyak hal, Setgab ini tak berfungsi lagi sebagai sarana membahas masalah-masalah bangsa dan negara, jembatan pemerintah dan parlemen. Kondisi seperti ini sudah lama kami rasakan,” kata Rambe kepada SINDO di Jakarta kemarin.
Dia mengungkapkan, fungsi Setgab Koalisi sudah luntur karena yang menonjol adalah kelompok kepentingan. Menurut Rambe, meski Setgab vakum, bukan berarti ada partai koalisi yang sudah tidak lagi mendukung pemerintahan SBY.
Bagi Golkar, janji dan kesepakatan koalisi akan tetap dipegang, yakni mengawal pemerintahan SBY hingga akhir jabatan pada 2014. Namun, Golkar juga tetap mengevaluasi jalannya pemerintahan.
“Kerja-kerja politik Golkar akan terus berjalan tanpa harus keluar dari Setgab Koalisi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja mengakui bahwa efektivitas Setgab Koalisi memang semakin berkurang.
Hal ini didasari agenda semua partai yang sedang bersiap menghadapi Pemilu 2014. “Bisa dibilang, Setgab tidak kelihatan lagi bentuknya,” tegas Hakam.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu menambahkan, partai-partai tentunya tidak hanya sibuk menggenjot agenda pemenangan pemilu, tetapi juga sudah mulai mencari jejaring koalisi dalam menyukseskan figur capres yang akan diusung.
Bahkan saat ini, semua partai akan menjalin komunikasi dengan semua partai lain tanpa membedakan koalisi atau oposisi.
“Hal-hal semacam ini akan terus terjadi hingga 2014. Semua sadar bahwa komposisi kekuatan partai yang ada saat ini akan berubah pasca-Pemilu 2014. Artinya, komposisi koalisi akan berubah juga nantinya,” terang Hakam.
Di tempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai belum terlambat bagi Presiden SBY untuk melakukan restruk turisasi kabinet pada dua tahun sisa kepemimpinannya.
Sebagai presiden yang masih berkuasa, kata Arbi, SBY tetap memiliki kekuatan untuk mengarahkan dukungan masyarakat pada Pemilu 2014. Bisa saja partai yang mengkhianati SBY akan tenggelam dan ditinggal masyarakat pada 2014.
“Jadi sejelek-jeleknya SBY, jangan sekali-kali menganggap remeh karena bagai manapun dia adalah presiden yang masih berkuasa,” ujarnya.
Menurut dia, koalisi pendukung pemerintah memang sudah mati suri. Terlebih mendekati Pemilu 2014. Kondisi ini tidak lepas dari kinerja pemerintahan yang tidak juga membaik.
“Bisa saja pada akhirnya nanti partai-partai koalisi ramai-ramai ikut menjatuhkan pemerintah dalam rangka menyelamatkan diri. Ini sebuah kemungkinan,” ungkapnya.
Untuk menghindarinya, kata dia, sangat penting bagi SBY menunjukkan ketegasan dan kepemimpinan yang kuat di masa-masa akhir jabatannya.
“Misalnya hanya untuk memecat menteri, SBY tak perlu menunggu ada menteri yang terjerat kasus. Kalau terbukti mengkhianati komitmen, ganti saja,” terangnya.
(lns)
