Aburizal harus Llebih demokratis

Sindonews.com - Sentilan keras sejumlah tokoh senior Partai Golkar terhadap ketua umum partai politik berlambang beringin tersebut, Aburizal Bakrie (Ical), dinilai merupakan bentuk keprihatinan mereka melihat kepemimpinan Ical.

“Sikap sejumlah sesepuh yang menyikapi pencapresan Ical adalah buntut dari kepemimpinan Ical yang tidak demokratis, cenderung oligarkis, dan arogan seperti wacana pendepakan Jusuf Kalla dari Golkar,” kata pengamat politik dari Charta Politika Arya Fernandes di Jakarta kemarin.

Menurut dia, sikap yang wajar ketika para sesepuh Golkar sepertinya belum mendukung penuh keputusan mencalonkan Ical sebagai capres karena memang sejak awal kurang dilibatkan.

Karena itu, kata dia, dalam pernyataannya selalu tersirat tudingan bahwa keputusan tersebut diambil tidak melalui mekanisme demokratis. Dalam sarasehan kader Golkar yang diadakan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Senin (30/7), Jusuf Kalla, Ginandjar Kartasasmita, dan Cosmas Batubara mengingatkan agar Golkar menjunjung cara-cara demokratis dalam setiap pengambilan keputusan.

Cosmas dalam acara itu menekankan agar Golkar jangan jadi partai feodal, jangan bergantung sama satu orang.

Sementara JK menekankan pentingnya demokrasi dan melibatkan semua unsur karena hal itulah yang bisa membangun kebersamaan di Golkar. Arya melanjutkan, manuver yang menunjukkan bahwa Ical belum mendapatkan dukungan kuat dari kalangan internal Golkar juga bisa dilihat bagaimana manuver DPD II (kabupaten/ kota).

Mereka yang sampai sejauh ini belum dilibatkan dalam pencalonan Ical itu, kata dia, berusaha untuk melakukan bargaining position dengan Ical.

“Bargaining-nya antara lain penentuan nomor urut di daftar caleg sementara pileg atau mendapatkan tiket dalam pilkada,” ungkapnya.

Dengan dinamika itu, jelas dia, Ical memang belum sepenuhnya bisa mengendalikan DPD II, apalagi dulu sebagian DPD II pernah berseberangan dengan Ical mengenai metode pencapresan.

Maka dari itu, Ical membutuhkan Akbar Tandjung untuk bisa mengambil hati dan mengendalikan DPD II. Sebab, kata dia, Akbarlah yang punya ikatan emosional serta sejarah panjang dengan DPD II.

“Namun bisa jadi manuver sejumlah elite atau sesepuh itu juga terjadi karena muncul sinyal JK akan ikut dalam pilpres sehingga kekuatan Golkar terbelah dua, antara Ical dan JK,” pungkasnya.

Politikus senior Partai Golkar Zainal Bintang mengapresiasi koreksi yang disampaikan para senior Golkar itu karena Golkar dinilai minim proses demokratisasinya.

"Soalnya, sejauh ini otokritik di Golkar terlihat kurang muncul. Banyak yang menduga, penyebabnya karena kader Golkar yang sedang menjadi pengurus struktural maupun yang jadi anggota legislatif tidak berani berbeda pendapat,” katanya.

Karena itu, Zainal Bintang memuji pernyataan tokoh senior Golkar itu, apalagi disampaikan di depan Ical dan sejumlah pengurus di Kantor DPP Golkar di Slipi.

Kalau JK mengoreksi kurangnya demokrasi di Golkar di era Ical, JK sekaligus memperagakan sebuah demokrasi dengan keberanian mengoreksi hal tersebut secara terbuka.

“Di era JK pengurus Golkar bebas bersikap kritis, tapi objektif dan proporsional serta santun,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR itu.

Ketua DPP Partai Golkar yang juga Ketua Umum AMPG Yorris Raweyai mengatakan, apa yang disampaikan tokoh senior partainya adalah dorongan positif karena itu juga pasti dirasakan banyak kader.

Karena itu, DPP harus merespons agar ke depan kegelisahan kader bisa terjawab. “Mereka menekankan pentingnya demokrasi, agar tidak ada ketergantungan terhadap satu orang. Ini penting karena Golkar adalah organisasi. Mesin ini harus berjalan berdasarkan sistem,” katanya.