JK: Golkar jangan pecah
Rabu, 01 Agustus 2012 - 09:08 WIB
JK: Golkar jangan pecah
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah politikus senior Partai Golkar ramai-ramai “menyentil” kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dalam sarasehan dan buka puasa bersama di Kantor DPP Partai Golkar.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengatakan, seharusnya kepengurusan pusat (DPP) Partai Golkar mampu membangun kebersamaan dengan para pengurus daerah baik DPD I (provinsi) maupun DPD II (kabupaten/kota).
“Membangun kebersamaan di tingkat I, II, dan DPP, itulah yang seharusnya dibangun Partai Golkar. Semuanya memiliki hak sama. Partai Golkar harus berjalan demokratis dalam mengambil keputusan agar bisa terus berkembang hingga bisa memenangi pemilu mendatang,” tegas JK dihadapan para elite Golkar dan ratusan kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
Pernyataan JK itu seakan memberi sinyal agar Ical segera menyelesaikan gejolak antara DPP dan DPD II yang terjadi saat ini.
Diberitakan sebelumnya, sedikitnya 232 pengurus DPD II Golkar siap hengkang ke partai politik lain karena mereka kecewa dengan kepemimpinan Ical yang cenderung oligarkis.
Mereka juga kecewa karena peluang menjadi calon anggota legislatif (caleg) tertutup, padahal mereka merasa sudah berjuang bersama membesarkan kembali parpol berlambang beringin tersebut.
Sejumlah pengurus daerah juga tidak nyaman dengan adanya ancaman pemecatan terhadap JK yang dikabarkan bakal menjadi capres dari partai lain.
JK melanjutkan, semua kader Golkar seharusnya diberi hak yang sama. JK memberi contoh pengambilan keputusan soal figur yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut dia, DPP Partai Golkar tidak bisa memutuskan sepihak tapi harus melibatkan DPD yang bersangkutan. JK menjelaskan, DPP hanya memiliki hak suara 40 persen dal am memutuskan figur yang akan diusung dalam pilkada, se dangkan DPD I 40 persen, dan DPD II 20 persen.
“Jadi DPP tidak bisa mendikte DPD I dan DPD I tidak mendikte DPD II. Setiap keputusan harus keputusan bersama,” tandasnya.
Sesepuh lain Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, menyatakan, perlu ada evaluasi menyeluruh dan terus-menerus di partai untuk mengukur kerja para pengurus dan kader dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden (pilpres).
“Salah satu evaluasi bisa dengan melihat hasil survei. Selain itu, pimpinan partai tidak boleh tutup mata atas apa pun kondisi internal. Pemimpin acap kali dibutakan oleh kedudukannya sehingga lebih suka mendengar apa yang ingin dia dengar daripada mendengar apa yang harus didengar,” sindir Ginandjar.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menambahkan, sudah saatnya Partai Golkar kembali memimpin Indonesia. Namun, Golkar juga harus realistis.
Untuk mewujudkan target ini, Golkar harus mengacu pada dua indikator. Pertama, hasil survei. Kedua, intuisi politik. Menurut dia, survei memang tak bisa selalu diandalkan.
Namun, intuisi politik yang terasah mampu menutupi hasil survei yang menyimpang. “Sudah waktunya presiden 2014 berasal dari Golkar. Syukur-syukur yang jadi presiden adalah kawan saya Pak Ical. Tapi terserah kepada par tai ini untuk mewujudkan cita-cita itu. Yang penting harus ada intuisi politik yang ter asah,” ujarnya.
Politikus senior lainnya di Golkar, Cosmas Batubara, mengingatkan pentingnya rege nerasi kader. Dia mengemukakan, dalam meng hadapi Pemilu 2014, Golkar harus tepat menempatkan orang untuk meraih simpati masyarakat. “Harus orang yang mengakar di masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Ical yang menanggapi berbagai kritikan ini berjanji akan terus memperkuat kondisi partai. Dia berkomitmen pada catur sukses Golkar. Ical juga mengklaim Golkar sudah memenangi 59 persen pilkada yang pernah di lak - sanakan.
“Itu indikasi Golkar masih dicintai dan ini modal besar. Yang penting ada ke sadaran dan soliditas partai harus ditingkatkan,” katanya.
Dia juga mengutip pepatah “makin tinggi pohon, makin besar anginnya”. “Banyak sekali pihak yang ingin memecah belah Golkar.
Karena itu, masukan-masukan yang disampaikan akan saya dengarkan dengan saksama. Ini kuncinya pada organisasi,” pungkasnya.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengatakan, seharusnya kepengurusan pusat (DPP) Partai Golkar mampu membangun kebersamaan dengan para pengurus daerah baik DPD I (provinsi) maupun DPD II (kabupaten/kota).
“Membangun kebersamaan di tingkat I, II, dan DPP, itulah yang seharusnya dibangun Partai Golkar. Semuanya memiliki hak sama. Partai Golkar harus berjalan demokratis dalam mengambil keputusan agar bisa terus berkembang hingga bisa memenangi pemilu mendatang,” tegas JK dihadapan para elite Golkar dan ratusan kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
Pernyataan JK itu seakan memberi sinyal agar Ical segera menyelesaikan gejolak antara DPP dan DPD II yang terjadi saat ini.
Diberitakan sebelumnya, sedikitnya 232 pengurus DPD II Golkar siap hengkang ke partai politik lain karena mereka kecewa dengan kepemimpinan Ical yang cenderung oligarkis.
Mereka juga kecewa karena peluang menjadi calon anggota legislatif (caleg) tertutup, padahal mereka merasa sudah berjuang bersama membesarkan kembali parpol berlambang beringin tersebut.
Sejumlah pengurus daerah juga tidak nyaman dengan adanya ancaman pemecatan terhadap JK yang dikabarkan bakal menjadi capres dari partai lain.
JK melanjutkan, semua kader Golkar seharusnya diberi hak yang sama. JK memberi contoh pengambilan keputusan soal figur yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut dia, DPP Partai Golkar tidak bisa memutuskan sepihak tapi harus melibatkan DPD yang bersangkutan. JK menjelaskan, DPP hanya memiliki hak suara 40 persen dal am memutuskan figur yang akan diusung dalam pilkada, se dangkan DPD I 40 persen, dan DPD II 20 persen.
“Jadi DPP tidak bisa mendikte DPD I dan DPD I tidak mendikte DPD II. Setiap keputusan harus keputusan bersama,” tandasnya.
Sesepuh lain Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita, menyatakan, perlu ada evaluasi menyeluruh dan terus-menerus di partai untuk mengukur kerja para pengurus dan kader dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden (pilpres).
“Salah satu evaluasi bisa dengan melihat hasil survei. Selain itu, pimpinan partai tidak boleh tutup mata atas apa pun kondisi internal. Pemimpin acap kali dibutakan oleh kedudukannya sehingga lebih suka mendengar apa yang ingin dia dengar daripada mendengar apa yang harus didengar,” sindir Ginandjar.
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menambahkan, sudah saatnya Partai Golkar kembali memimpin Indonesia. Namun, Golkar juga harus realistis.
Untuk mewujudkan target ini, Golkar harus mengacu pada dua indikator. Pertama, hasil survei. Kedua, intuisi politik. Menurut dia, survei memang tak bisa selalu diandalkan.
Namun, intuisi politik yang terasah mampu menutupi hasil survei yang menyimpang. “Sudah waktunya presiden 2014 berasal dari Golkar. Syukur-syukur yang jadi presiden adalah kawan saya Pak Ical. Tapi terserah kepada par tai ini untuk mewujudkan cita-cita itu. Yang penting harus ada intuisi politik yang ter asah,” ujarnya.
Politikus senior lainnya di Golkar, Cosmas Batubara, mengingatkan pentingnya rege nerasi kader. Dia mengemukakan, dalam meng hadapi Pemilu 2014, Golkar harus tepat menempatkan orang untuk meraih simpati masyarakat. “Harus orang yang mengakar di masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Ical yang menanggapi berbagai kritikan ini berjanji akan terus memperkuat kondisi partai. Dia berkomitmen pada catur sukses Golkar. Ical juga mengklaim Golkar sudah memenangi 59 persen pilkada yang pernah di lak - sanakan.
“Itu indikasi Golkar masih dicintai dan ini modal besar. Yang penting ada ke sadaran dan soliditas partai harus ditingkatkan,” katanya.
Dia juga mengutip pepatah “makin tinggi pohon, makin besar anginnya”. “Banyak sekali pihak yang ingin memecah belah Golkar.
Karena itu, masukan-masukan yang disampaikan akan saya dengarkan dengan saksama. Ini kuncinya pada organisasi,” pungkasnya.
(lns)
