Semua PAUD harus terakreditasi
Rabu, 25 Juli 2012 - 08:39 WIB
Semua PAUD harus terakreditasi
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menertibkan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang tidak terakreditasi. Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) Kemendikbud Lydia Freyani Hawadi menegaskan, ke depan semua lembaga PAUD harus terakreditasi.
Dengan akreditasi,lembaga PAUD akan diakui dan dipercaya keberadaannya oleh masyarakat. Selain PAUD harus terakreditasi, semua guru juga harus mendapat sertifikasi. "Sertifikasi guru itu penting karena selain dapat tunjangan, mereka juga dapat legalitas. Jika lembaga itu sudah siap diakreditasi dan telah memenuhi persyaratan, diharap untuk segera mengusulkan. Kalau lembaga tidak terakreditasi, maka tidak bisa dipercaya. Jadi ke depan semua harus terakreditasi,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Selasa 24 Juli 2012.
Namun Kemendikbud mengakui pengakreditasian seluruh PAUD di Indonesia ini belum berjalan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, hingga saat ini masih ada 30.000 desa yang belum memiliki PAUD. Menurut Lydia, dari 32 juta anak usia dini, baru 34 persen saja yang sekolah di PAUD. Ada sekitar 20 juta lebih anak usia dini yang belum terlayani, utamanya di 30.000 desa tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong masyarakat dan perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk ambil bagian dalam mengembangkan PAUD. Menurutnya, pemerintah telah menganggarkan Rp7 triliun untuk membangun 15.000 PAUD di seluruh Indonesia. Namun pembangunannya baru selesai pada 2014. Perinciannya, pada 2013 dibangun 7.500 unit, sisanya pada 2014.
"Ini artinya pencapaian program satu desa satu PAUD akan dapat terwujud pada 2014,” ujarnya.
Lydia menjelaskan, berbagai program tersebut bertujuan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) PAUD. Pada 2014,APK PAUD ditargetkan mencapai angka 75 persen. Sementara itu, saat ini APK PAUD baru sekitar 34 persen. Dia berharap pemerintah daerah juga perlu turut serta dalam mengembangkan pertumbuhan PAUD. Sebab, untuk mencapai target tersebut bukanlah sesuatu yang mudah.
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, pihaknya akan terus mendukung perkembangan PAUD. Salah satunya dengan memberikan kemudahan administrasi kepada PAUD yang dikelola masyarakat. "PAUD-PAUD yang diselenggarakan masyarakat harus kita dukung dari sisi administrasi, jangan sampai mereka terabaikan dan tidak diakui,” ungkap mantan Rektor ITS itu.
Jika sudah layak secara fasilitas dan kurikulum, terang mantan Menkominfo itu, PAUD akan diberi akreditasi. "Ini bentuk tanggung jawab kita,” ujarnya.
Secara garis besar dia menuturkan, perkembangan PAUD mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari meningkatnya APK PAUD. Selain itu, peran serta dan kesadaran masyarakat akan pendidikan usia dini semakin tinggi. "Apa pun kondisinya, anak-anak harus terus kita dukung,” tegasnya.
Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendikbud Erman Syamsuddin menjelaskan, pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional PAUD (BOP) untuk siswa Rp240.000 per tahun. Bantuan ini untuk mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya di pendidikan paling dasar.
Dengan akreditasi,lembaga PAUD akan diakui dan dipercaya keberadaannya oleh masyarakat. Selain PAUD harus terakreditasi, semua guru juga harus mendapat sertifikasi. "Sertifikasi guru itu penting karena selain dapat tunjangan, mereka juga dapat legalitas. Jika lembaga itu sudah siap diakreditasi dan telah memenuhi persyaratan, diharap untuk segera mengusulkan. Kalau lembaga tidak terakreditasi, maka tidak bisa dipercaya. Jadi ke depan semua harus terakreditasi,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Selasa 24 Juli 2012.
Namun Kemendikbud mengakui pengakreditasian seluruh PAUD di Indonesia ini belum berjalan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, hingga saat ini masih ada 30.000 desa yang belum memiliki PAUD. Menurut Lydia, dari 32 juta anak usia dini, baru 34 persen saja yang sekolah di PAUD. Ada sekitar 20 juta lebih anak usia dini yang belum terlayani, utamanya di 30.000 desa tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong masyarakat dan perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk ambil bagian dalam mengembangkan PAUD. Menurutnya, pemerintah telah menganggarkan Rp7 triliun untuk membangun 15.000 PAUD di seluruh Indonesia. Namun pembangunannya baru selesai pada 2014. Perinciannya, pada 2013 dibangun 7.500 unit, sisanya pada 2014.
"Ini artinya pencapaian program satu desa satu PAUD akan dapat terwujud pada 2014,” ujarnya.
Lydia menjelaskan, berbagai program tersebut bertujuan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) PAUD. Pada 2014,APK PAUD ditargetkan mencapai angka 75 persen. Sementara itu, saat ini APK PAUD baru sekitar 34 persen. Dia berharap pemerintah daerah juga perlu turut serta dalam mengembangkan pertumbuhan PAUD. Sebab, untuk mencapai target tersebut bukanlah sesuatu yang mudah.
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, pihaknya akan terus mendukung perkembangan PAUD. Salah satunya dengan memberikan kemudahan administrasi kepada PAUD yang dikelola masyarakat. "PAUD-PAUD yang diselenggarakan masyarakat harus kita dukung dari sisi administrasi, jangan sampai mereka terabaikan dan tidak diakui,” ungkap mantan Rektor ITS itu.
Jika sudah layak secara fasilitas dan kurikulum, terang mantan Menkominfo itu, PAUD akan diberi akreditasi. "Ini bentuk tanggung jawab kita,” ujarnya.
Secara garis besar dia menuturkan, perkembangan PAUD mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari meningkatnya APK PAUD. Selain itu, peran serta dan kesadaran masyarakat akan pendidikan usia dini semakin tinggi. "Apa pun kondisinya, anak-anak harus terus kita dukung,” tegasnya.
Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendikbud Erman Syamsuddin menjelaskan, pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional PAUD (BOP) untuk siswa Rp240.000 per tahun. Bantuan ini untuk mengurangi beban orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya di pendidikan paling dasar.
(lil)
