Statemen SBY cermin kepemimpinan tidak tegas
Jum'at, 20 Juli 2012 - 16:26 WIB
Statemen SBY cermin kepemimpinan tidak tegas
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diindikasi mulai ditinggalkan oleh para pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2. Agenda kerakyatan yang telah dibangun pun terbengkalai, SBY meradang. Para menteri yang tidak loyal dengan pemerintahannya diminta mundur.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno mengatakan, statemen orang nomor 1 di Indonesia itu ada benarnya. Namun dia melihat ada kelemahan dalam sikap SBY yang selalu memberikan imbauan tanpa adanya sikap tegas.
"Imbauan ini secara normatif dan terkesan benar. Namun justru menunjukkan kepemimpinan SBY yang tidak tegas," ujar Teguh saat dihubungi wartawan, Jumat (20/7/2012).
Ditambahkan dia, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi atau memecat para pembantunya yang dianggap tidak loyal. Untuk itu, Presiden tidak perlu melempar wacana ke publik yang hanya akan memperlihatkan kelemahannya.
"Jabatan Menteri adalah prerogatif Presiden. Jadi bila Presiden merasa tidak nyaman, Menterinya tidak bekerja dengan baik, semestinya Presiden berani mengganti atau resuffle. Bukan sekedar prihatin atau mengimbau," terangnya.
Imbauan seperti itu, sambung Teguh, pasti akan dianggap angin lalu oleh para menteri KIB. Sebab para menteri yang bermasalah itu lebih disibukkan bolak-balik ke KPK, karena dugaan kasus korupsi di Kementriannya tidak pernah ditindak tegas.
"SBY tidak bisa tegas dengan menonaktifkan atau mengganti yang bersangkutan (menteri diperiksa KPK)," tandas Teguh.
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno mengatakan, statemen orang nomor 1 di Indonesia itu ada benarnya. Namun dia melihat ada kelemahan dalam sikap SBY yang selalu memberikan imbauan tanpa adanya sikap tegas.
"Imbauan ini secara normatif dan terkesan benar. Namun justru menunjukkan kepemimpinan SBY yang tidak tegas," ujar Teguh saat dihubungi wartawan, Jumat (20/7/2012).
Ditambahkan dia, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengevaluasi atau memecat para pembantunya yang dianggap tidak loyal. Untuk itu, Presiden tidak perlu melempar wacana ke publik yang hanya akan memperlihatkan kelemahannya.
"Jabatan Menteri adalah prerogatif Presiden. Jadi bila Presiden merasa tidak nyaman, Menterinya tidak bekerja dengan baik, semestinya Presiden berani mengganti atau resuffle. Bukan sekedar prihatin atau mengimbau," terangnya.
Imbauan seperti itu, sambung Teguh, pasti akan dianggap angin lalu oleh para menteri KIB. Sebab para menteri yang bermasalah itu lebih disibukkan bolak-balik ke KPK, karena dugaan kasus korupsi di Kementriannya tidak pernah ditindak tegas.
"SBY tidak bisa tegas dengan menonaktifkan atau mengganti yang bersangkutan (menteri diperiksa KPK)," tandas Teguh.
(san)
