Ultimatum SBY dinilai gertakan belaka

Sindonews.com - Ultimatum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada jajaran menterinya yang berasal dari parpol untuk mundur bila ingin fokus berpolitik dinilai hanya gertakan belaka.

Pengamat politik dari Universitas Islam Nusantara (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto menilai, Presiden SBY terlalu sering mengingatkan kinerja para menteri maupun kekompakan koalisi pendukung pemerintahannya.

Namun, seringkali teguran atau peringatan yang dilontarkannya tidak diikuti tindakan tegas. Padahal, kata Gun Gun, SBY mengetahui mana saja menteri yang tidak cakap bekerja atau parpol yang membandel.

“Sikap yang dari segi leadership lemah inilah yang kemudian dimanfaatkan partai anggota koalisi untuk tidak harus tunduk pada keputusan pemerintah,” katanya di Jakarta kemarin.

Hal ini pula yang menurut Gun Gun akan terjadi pasca SBY menyampaikan peringatan kepada menteri-menterinya dari jajaran parpol untuk mundur dari kabinet bila lebih ingin berkonsentrasi pada pemenangan partai mereka masing- masing.

“Akhirnya, teguran atau peringatan dari presiden hanya menjadi angin lalu.Tak ada efek positif bagi kinerja pemerintah menghadapi tahun politik yang pasti panas,” tandas Gun Gun.

Presiden SBY mengingatkan para menteri dari parpol agar mundur saja dari kabinet bila lebih mementingkan urusan politik saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

“Bagi saudara-saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik, (dari) partai politik mana pun, saya persilakan untuk mengundurkan diri baik-baik,” ujar Presiden kepada para menterinya.

Menurut SBY, setelah Agustus 2012, masa-masa pemanasan tahun politik akan segera dimulai. Saat itulah para menteri dari parpol mau tidak mau harus membagi konsentrasi antara tugas pemerintahan dan tugas politik demi pemenangan partainya menghadapiPemilu2014.

Mana yang harus lebih difokuskan atau diprioritaskan? Pilihan diserahkan sepenuhnya kepada si menteri. Mereka yang memilih ingin lebih berkonsentrasi pada kerja politiklah yang harus mundur. SBY tidak secara spesifik menunjuk atau menyebut menteri yang dimaksudnya.

Namun, di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II,saat ini ada 19 menteri yang berasal dari parpol. Beberapa di antaranya adalah ketua umum.

“Kalau memang tidak mampu,( sampaikan) ‘Pak SBY,saya tidak bisa membagi tugas begini dan saya punya tanggung jawab. Bagaimana kalau saya tidak tugas di pemerintahan agar bisa tugas di politik’,” tutur SBY.

Sebagai presiden, dia tidak bisa menghalang-halangi pilihan si menteri karena tujuannya jelas.

Menteri yang tidak mundur setelah memasuki tahun politik, kata SBY,harus menunjukkan komitmennya dengan tetap bekerja serius di pemerintahan. Pernyataan Presiden kemarin langsung mengundang berbagai reaksi dari parpol-parpol yang kader dan pimpinannya masuk jajaran kabinet SBY.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin menilai pernyataan Presiden SBY standar saja. Dia berpandangan, Presiden tentu ingin ada keseimbangan kinerja para menterinya yang berasal dari parpol.

Kerja koalisi, kata Nurul, belum selesai atau bahkan tidak akan pernah selesai karena masih bisa berkesinambungan di periode berikutnya. “Karena itu, statement itu hanya omongan ringan yang tidak untuk diseriusi,”ungkap Nurul.

Dimintai tanggapannya seusai rapat kabinet, Menteri BUMN Dahlan Iskan menilai apa yang dikatakan Presiden sangat keras. Meski demikian, selaku menteri, dirinya merasa senang atas ketegasan SBY tersebut.

Apakah Dahlan merasa pernyataan presiden ditujukan kepada dirinya yang banyak disebut-sebut sebagai salah satu calon presiden (capres) potensial? Dahlan mengaku tidak tahu-menahu. “Saya mau kerja saja,” ujar Dahlan.

Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan, pernyataan Presiden SBY itu harus diartikan sebagai teguran sekaligus peringatan kepada menterinya.

“Jujur saja, para menteri dari parpol itu sibuk melakukan pencitraan, acara-acara temu kader, jalan sehat, dan pasang iklan kinerja yang agak narsis.
Semua itu tidak lebih dari pencitraan diri, cenderung mengedepankan parpol dan dirinya dibandingkan karya yang mengatasnamakan pemerintah. Pak SBY seolah ditinggal sendirian mengurus negeri ini,” sesalnya.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto berpandangan, pernyataan SBY kemarin mengindikasikan adanya tokoh parpol di kabinet yang lebih rajin bermanuver politik daripada bekerja.

Karena itu, kata dia, sebaiknya SBY bertindak tegas saja dengan memberhentikan menteri yang dimaksud. Hal ini harus dilakukan mengingat periode pemerintahan SBY masih tersisa dua tahun.

“Tidak usah menunggu menterinya mundur. Presiden kan bisa mengevaluasi,” tegas Bima. Menurut dia, ada saatnya menteri mencalonkan diri menjadi presiden.
Namun, kinerja harus bagus lebih dulu.“Semestinya para menteri ber-fastabikul khairat.Berkompetisi dalam kebaikan, unjuk kinerja,” katanya.