Kualitas pelayanan publik rendah
Kamis, 19 Juli 2012 - 09:05 WIB
Kualitas pelayanan publik rendah
A
A
A
Sindonews.com - Kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan kementerian dan lembaga negara secara makro dinilai masih sangat rendah baik pada tingkat kebijakan maupun implementasi peraturan.
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengatakan, rendahnya kualitas pelayanan publik dipengaruhi rendahnya kualitas kebijakan dan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, dia mendorong kementerian dan lembaga negara lainnya segera memperbaiki kualitas layanan publik mulai dari pelayanan dasar hingga sistem.
"Kami melihat kualitas pelayanan publik masih sangat rendah," ungkap Danang di sela presentasi 20 finalis kompetisi unit pelayanan publik yang digelar Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) di Jakarta kemarin.
Selama lima tahun terakhir, lanjut Danang, kebijakan pelayanan publik memang terjadi peningkatan. Namun dari segi teknis pelaksanaan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain.
Dia mencontohkan, Undang- Undang (UU) No 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang telah diundangkan sejak 2009 mengamanatkan berbagai perbaikan kualitas pelayanan publik. Tapi sudah tiga tahun peraturan pemerintah (PP) tak kunjung diterbitkan. "Ini menunjukkan pemerintah tidak fokus mengupayakan perbaikan kualitas pelayanan publik," paparnya.
Dia menyebutkan, ada tiga kementerian yang menjadi sorotan Ombudsman RI terkait pelayanan publik, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan penyelenggaraan ASDP Pelabuhan Merak–Bakauheni.
"Ketiga pelayanan publik di kementerian ini masih menunjukkan kualitas pelayanan di tingkat dasar masih rendah. Padahal, pengaduan di negara maju sudah mengarah pada sistemik," paparnya.
Kepala UKP-PPP Kuntoro Mangkusubroto menilai pelayanan publik di sejumlah kementerian dan instansi publik mulai membaik dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak munculnya desakan perbaikan pelayanan masyarakat.
"Ada upaya perbaikan yang luar biasa, meski sebagian belum sepenuhnya melakukan perbaikan, tetapi ada upaya (ke arah itu)," kata Kuntoro.
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengatakan, rendahnya kualitas pelayanan publik dipengaruhi rendahnya kualitas kebijakan dan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, dia mendorong kementerian dan lembaga negara lainnya segera memperbaiki kualitas layanan publik mulai dari pelayanan dasar hingga sistem.
"Kami melihat kualitas pelayanan publik masih sangat rendah," ungkap Danang di sela presentasi 20 finalis kompetisi unit pelayanan publik yang digelar Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) di Jakarta kemarin.
Selama lima tahun terakhir, lanjut Danang, kebijakan pelayanan publik memang terjadi peningkatan. Namun dari segi teknis pelaksanaan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain.
Dia mencontohkan, Undang- Undang (UU) No 25/2009 tentang Pelayanan Publik yang telah diundangkan sejak 2009 mengamanatkan berbagai perbaikan kualitas pelayanan publik. Tapi sudah tiga tahun peraturan pemerintah (PP) tak kunjung diterbitkan. "Ini menunjukkan pemerintah tidak fokus mengupayakan perbaikan kualitas pelayanan publik," paparnya.
Dia menyebutkan, ada tiga kementerian yang menjadi sorotan Ombudsman RI terkait pelayanan publik, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan berkaitan dengan penyelenggaraan ASDP Pelabuhan Merak–Bakauheni.
"Ketiga pelayanan publik di kementerian ini masih menunjukkan kualitas pelayanan di tingkat dasar masih rendah. Padahal, pengaduan di negara maju sudah mengarah pada sistemik," paparnya.
Kepala UKP-PPP Kuntoro Mangkusubroto menilai pelayanan publik di sejumlah kementerian dan instansi publik mulai membaik dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak munculnya desakan perbaikan pelayanan masyarakat.
"Ada upaya perbaikan yang luar biasa, meski sebagian belum sepenuhnya melakukan perbaikan, tetapi ada upaya (ke arah itu)," kata Kuntoro.
(san)
