Wajar JK tak takut dipecat Ical
Rabu, 18 Juli 2012 - 13:52 WIB
Wajar JK tak takut dipecat Ical
A
A
A
Sindonews.com - Tidak ada kekhawatiran Jusuf Kalla (JK) dipecat partai pimpinan Aburizal Bakrie (Ical), Golkar, dianggap wajar oleh Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari. Ini terkait sikap kukuh JK yang berniat maju dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 dari partai lain.
"Saya rasa tokoh sekaliber Pak JK pasti akan seperti itu. Dia itu kan sudah tokoh bangsa, tokoh nasional. Karena itu untuk tokoh sekapabilitas Pak JK, sudah lintas partai dan lintas golongan, sehingga menurut saya wajar sekali Pak JK tidak terlalu serius menanggapi ancaman sanksi tersebut," ujar Hajriyanto di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2012).
Dalam aturan partai, kader bisa hilang keanggotannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Dalam AD/ART yang bersangkutan mendapatkan kesempatan melakukan pembelaan diri, tetapi dalam keputusan Rapimnas III keputusan pemecatan langsung bisa diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
Sanksi pemecatan, lanjut Hajriyanto, belajar dari pengalaman masa lalu dimana dua kali pertarungan Pilres pada 2004 dan 2009 Golkar selalu gagal. Hal itu disinyalir, karena kader Golkar tidak solid mendukung capres dari partainya.
Kegagalan itu menjadi trauma bagi Golkar, maka mulai dari awal dan sejak dini harus ada sebuah upaya-upaya yang sangat konkret untuk membangun soliditas kader partai. "Maka lahirlah keputusan tersebut (sanksi pemecatan). Jadi keputusan itu dibayang-bayangi oleh trauma Pilpres sebelumnya," pungkasnya.
"Saya rasa tokoh sekaliber Pak JK pasti akan seperti itu. Dia itu kan sudah tokoh bangsa, tokoh nasional. Karena itu untuk tokoh sekapabilitas Pak JK, sudah lintas partai dan lintas golongan, sehingga menurut saya wajar sekali Pak JK tidak terlalu serius menanggapi ancaman sanksi tersebut," ujar Hajriyanto di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2012).
Dalam aturan partai, kader bisa hilang keanggotannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan. Dalam AD/ART yang bersangkutan mendapatkan kesempatan melakukan pembelaan diri, tetapi dalam keputusan Rapimnas III keputusan pemecatan langsung bisa diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
Sanksi pemecatan, lanjut Hajriyanto, belajar dari pengalaman masa lalu dimana dua kali pertarungan Pilres pada 2004 dan 2009 Golkar selalu gagal. Hal itu disinyalir, karena kader Golkar tidak solid mendukung capres dari partainya.
Kegagalan itu menjadi trauma bagi Golkar, maka mulai dari awal dan sejak dini harus ada sebuah upaya-upaya yang sangat konkret untuk membangun soliditas kader partai. "Maka lahirlah keputusan tersebut (sanksi pemecatan). Jadi keputusan itu dibayang-bayangi oleh trauma Pilpres sebelumnya," pungkasnya.
(san)
