Kasus korupsi Alquran perburuk imej Golkar
Jum'at, 06 Juli 2012 - 08:25 WIB
Kasus korupsi Alquran perburuk imej Golkar
A
A
A
Sindonews.com – Efek isu korupsi pengadaan Alquran yang menimpa kader Partai Golkar bisa menggangu partai berlambang beringin ini dalam pembentukan opini.
Pernyataan ini dikemukanan Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Kamis 5 Juli 2012. Dia menilai jika isu korupsi Alquran ini digoreng dalam opini publik, maka efek resonansinya kuat sekali bagi Golkar. “Korupsi kitab suci Alquran amat sensitif di masyarakat,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dari sisi objek, korupsi Alquran sebenar nya seperti objek korupsi yang lain karena menyangkut uang negara. Namun, yang menimbulkan efek luar biasa adalah kesadaran dan emosi masyarakat akan rusak dan mulai memandang negatif terhadap partai maupun kader partainya. “Jadi nilai intrinsik dari Alquran akan mampu membuat pemilih atau warga masyarakat rusak kesadarannya. Bisa saja opini berkembang, kalau Alquran saja dikorupsi, bagaimana yang lain,” ungkapnya.
Burhanuddin menyatakan Golkar akan kena imbas negatif tentang korupsi Alquran lantaran yang pertama di munculkan dalam kasus ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah politikus dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Karena itu, Partai Golkar tentu ingin melokalisasi kasus ini kepada oknum tertentu saja sehingga imbasnya tidak semakin besar.
“Jadi Golkar bisa saja melokalisasi ke Zulkarnaen sebab kalau dibiarkan menggelinding begitu saja, kepercayaan masyarakat pada Golkar akan berkurang. Jangan-jangan muncul persepsi di masyarakat bahwa kalau Golkar berani korupsi Alquran, tentu yang lain juga bisa dikorupsi,” tandasnya.
Burhanuddin mengakui kasus korupsi apa pun bentuk dan jenisnya sama-sama kriminal dan pelanggaran hukum. Akan tetapi dampak yang muncul dari korupsi Alquran tentu lebih berat karena image yang muncul adalah keberanian melanggar perintah Tuhan.
“Nilai simbolik dari efek Alquran sangat berat sebab kasus ini bisa memunculkan distrust yang lebih akut. Apalagi kasus ini muncul di Kementerian Agama (Kemenag) yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai kementerian yang seharusnya menjadi pelopor antikoupsi. Tapi kok justru jadi gurita korupsi sampai-sampai Alquran juga jadi sasaran korupsi,” tandasnya.
Sementara itu, Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali untuk menjelaskan kasus korupsi pengadaan Alquran pada Senin, 9 Juli 2012 mendatang. “Saya akan usulkan dalam rapim agar sekalian kita minta klarifikasi Kemenag soal itu,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juaeni.
Dia beranggapan Kemenag perlu dimintai keterangan agar masalah ini bisa lebih jelas. Dengan demikian, kasus korupsi Alquran tidak menimbulkan pandangan negatif terhadap Komisi VIII DPR bahkan lembaga DPR secara keseluruhan. “Teman-teman di Komisi VIII juga ingin meminta penjelasan seputar Alquran yang diberikan ke Komisi VIII, sebab sebagian anggota juga telah membagikan Alquran kepada konstituen,” ungkapnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudhohusodo mengatakan, pihaknya tentu akan memberlakukan sanksi tegas kepada anggota DPR yang terbukti melakukan ko rupsi pengadaan Alquran. BK DPR akan memberhentikan anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar jika nanti ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.
“BK tentu bersikap tegas soal ini. Kalau sudah sebagai tersangka, ya diberhentikan sementara dan kalau sudah ditetapkan terdakwa, akan kita berhentikan sebagai anggota DPR. Jadi kita tunggu saja proses di KPK berjalan," ucapnya.
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menilai, keterlibatan oknum Partai Golkar dalam kasus korupsi Alquran selain Zulkarnaen Abbas bisa dimungkinkan terjadi.
“Dalam tradisi korupsi politik sangat jarang dilakukan aktor tunggal. Hampir semua korupsi politik itu dilakukan secara berjamaah dan ada mastermind dan direction mind-nya,” kata Gun Gun.
Menurutnya, kasus suap alokasi anggaran pengadaan Alquran dan laboratorium MTs itu harus menjadi fokus dalam membongkar keterlibatan aktor lainnya. Sementara itu, Ketua Departemen Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Partai Golkar Nudirman Munir mengatakan, partainya tetap memberikan kepercayaan pada proses hukum dalam mengusut kasus korupsi pengadaan Alquran.
Karena itu, Partai Golkar berharap proses hukum berjalan fair dan tidak di tunggangi kepentingan ataupun agenda politik tertentu. “Kita sebagai partai besar dan taat pada aturan hukum,” ungkapnya.
Pernyataan ini dikemukanan Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Kamis 5 Juli 2012. Dia menilai jika isu korupsi Alquran ini digoreng dalam opini publik, maka efek resonansinya kuat sekali bagi Golkar. “Korupsi kitab suci Alquran amat sensitif di masyarakat,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dari sisi objek, korupsi Alquran sebenar nya seperti objek korupsi yang lain karena menyangkut uang negara. Namun, yang menimbulkan efek luar biasa adalah kesadaran dan emosi masyarakat akan rusak dan mulai memandang negatif terhadap partai maupun kader partainya. “Jadi nilai intrinsik dari Alquran akan mampu membuat pemilih atau warga masyarakat rusak kesadarannya. Bisa saja opini berkembang, kalau Alquran saja dikorupsi, bagaimana yang lain,” ungkapnya.
Burhanuddin menyatakan Golkar akan kena imbas negatif tentang korupsi Alquran lantaran yang pertama di munculkan dalam kasus ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah politikus dari partai berlambang pohon beringin tersebut. Karena itu, Partai Golkar tentu ingin melokalisasi kasus ini kepada oknum tertentu saja sehingga imbasnya tidak semakin besar.
“Jadi Golkar bisa saja melokalisasi ke Zulkarnaen sebab kalau dibiarkan menggelinding begitu saja, kepercayaan masyarakat pada Golkar akan berkurang. Jangan-jangan muncul persepsi di masyarakat bahwa kalau Golkar berani korupsi Alquran, tentu yang lain juga bisa dikorupsi,” tandasnya.
Burhanuddin mengakui kasus korupsi apa pun bentuk dan jenisnya sama-sama kriminal dan pelanggaran hukum. Akan tetapi dampak yang muncul dari korupsi Alquran tentu lebih berat karena image yang muncul adalah keberanian melanggar perintah Tuhan.
“Nilai simbolik dari efek Alquran sangat berat sebab kasus ini bisa memunculkan distrust yang lebih akut. Apalagi kasus ini muncul di Kementerian Agama (Kemenag) yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai kementerian yang seharusnya menjadi pelopor antikoupsi. Tapi kok justru jadi gurita korupsi sampai-sampai Alquran juga jadi sasaran korupsi,” tandasnya.
Sementara itu, Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali untuk menjelaskan kasus korupsi pengadaan Alquran pada Senin, 9 Juli 2012 mendatang. “Saya akan usulkan dalam rapim agar sekalian kita minta klarifikasi Kemenag soal itu,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juaeni.
Dia beranggapan Kemenag perlu dimintai keterangan agar masalah ini bisa lebih jelas. Dengan demikian, kasus korupsi Alquran tidak menimbulkan pandangan negatif terhadap Komisi VIII DPR bahkan lembaga DPR secara keseluruhan. “Teman-teman di Komisi VIII juga ingin meminta penjelasan seputar Alquran yang diberikan ke Komisi VIII, sebab sebagian anggota juga telah membagikan Alquran kepada konstituen,” ungkapnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Siswono Yudhohusodo mengatakan, pihaknya tentu akan memberlakukan sanksi tegas kepada anggota DPR yang terbukti melakukan ko rupsi pengadaan Alquran. BK DPR akan memberhentikan anggota Komisi VIII Zulkarnaen Djabar jika nanti ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut.
“BK tentu bersikap tegas soal ini. Kalau sudah sebagai tersangka, ya diberhentikan sementara dan kalau sudah ditetapkan terdakwa, akan kita berhentikan sebagai anggota DPR. Jadi kita tunggu saja proses di KPK berjalan," ucapnya.
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menilai, keterlibatan oknum Partai Golkar dalam kasus korupsi Alquran selain Zulkarnaen Abbas bisa dimungkinkan terjadi.
“Dalam tradisi korupsi politik sangat jarang dilakukan aktor tunggal. Hampir semua korupsi politik itu dilakukan secara berjamaah dan ada mastermind dan direction mind-nya,” kata Gun Gun.
Menurutnya, kasus suap alokasi anggaran pengadaan Alquran dan laboratorium MTs itu harus menjadi fokus dalam membongkar keterlibatan aktor lainnya. Sementara itu, Ketua Departemen Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Partai Golkar Nudirman Munir mengatakan, partainya tetap memberikan kepercayaan pada proses hukum dalam mengusut kasus korupsi pengadaan Alquran.
Karena itu, Partai Golkar berharap proses hukum berjalan fair dan tidak di tunggangi kepentingan ataupun agenda politik tertentu. “Kita sebagai partai besar dan taat pada aturan hukum,” ungkapnya.
(lil)
