Negara tak boleh dikuasai premanisme
Rabu, 04 Juli 2012 - 13:56 WIB
Negara tak boleh dikuasai premanisme
A
A
A
Sindonews.com - Kembali pecahnya tawuran antara organisasi masyarakat (Ormas) terasa semakin memprihatinkan. Satu orang anggota Forum Betawi Rempug (FBR) dinyatakan tewas dalam serangan ormas Pemuda Pancasila (PP) di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung menegaskan, negara tidak boleh dikuasai oleh aksi premanisme berseragam ormas. Dia mengaku merasa prihatin dengan masih sering terjadinya bentrokan antar ormas yang seharusnya hidup rukun.
"Negara tidak boleh dikuasai premanisme," tegas Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Praktik premanisme semakin kuat ketika negara tidak hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan segala persoalan. Terlebih, negara dianggap telah gagal melakukan upaya pencegahan. "Menjadi tren melakukan kekerasan untuk melakukan penekanan kelompok lainnya," terangnya.
Dalam waktu dekat, DPR akan segera menyelesaikan RUU berkaitan dengan ormas, supaya ada peraturan yang tegas dan jelas untuk mengatur masalah ormas.
Kendati begitu, politikus PDI Perjuangan ini tidak mau berspekulasi mendesak pemerintah untuk membekukan ormas. "Itu urusan pemerintah," pungkasnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung menegaskan, negara tidak boleh dikuasai oleh aksi premanisme berseragam ormas. Dia mengaku merasa prihatin dengan masih sering terjadinya bentrokan antar ormas yang seharusnya hidup rukun.
"Negara tidak boleh dikuasai premanisme," tegas Pramono Anung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).
Praktik premanisme semakin kuat ketika negara tidak hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan segala persoalan. Terlebih, negara dianggap telah gagal melakukan upaya pencegahan. "Menjadi tren melakukan kekerasan untuk melakukan penekanan kelompok lainnya," terangnya.
Dalam waktu dekat, DPR akan segera menyelesaikan RUU berkaitan dengan ormas, supaya ada peraturan yang tegas dan jelas untuk mengatur masalah ormas.
Kendati begitu, politikus PDI Perjuangan ini tidak mau berspekulasi mendesak pemerintah untuk membekukan ormas. "Itu urusan pemerintah," pungkasnya.
(san)
