KPK jangan provokasi soal gedung baru
KPK jangan provokasi soal gedung baru
A
A
A
Sindonews.com - Pro dan kontra gerakan galang dana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Pihak yang pro menganggap gerakan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap pemberantasan korupsi sekaligus sindiran terhadap DPR.
Sebaliknya pihak yang kontra beranggapan, gerakan itu sangat tidak etis dilakukan KPK selaku lembaga negara. Seperti yang diungkapkan Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo.
"Saya tidak setuju saweran, karena jadi bias. Apapun ini, lembaga resmi yang membentuk DPR dan pemerintah harusnya dibackup dengan anggaran negara," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2012).
Ditambahkan dia, KPK bukan lembaga swasta yang berhak melakukan apapun semaunya tanpa campur tangan pemerintah. Untuk itu, Tjahjo berharap, KPK bisa sadar dengan posisinya sebagai lembaga negara dan bersikap lebih bijak. Bukan dengan cara memprovokasi rakyat dengan aksi-aksinya.
"Komisi III bukan tidak menyetujui anggaran membangun gedung baru KPK, tapi masih dicarikan solusi lain termasuk mencari gedung pemerintah yang tidak dipakai, demi efisiensi anggaran negara," terangnya.
Tjahjo menjelaskan, agenda pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama KPK, DPR, dan pemerintah. Maka sangat tidak tepat, kalau DPR menolak gedung baru KPK. "Pemberantasan korupsi menjadi agenda bersama. Jadi enggak benar DPR menolak. Tapi meminta gedung yang kosong, baik gedung sitaan," pungkasnya. (san)
Sebaliknya pihak yang kontra beranggapan, gerakan itu sangat tidak etis dilakukan KPK selaku lembaga negara. Seperti yang diungkapkan Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo.
"Saya tidak setuju saweran, karena jadi bias. Apapun ini, lembaga resmi yang membentuk DPR dan pemerintah harusnya dibackup dengan anggaran negara," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2012).
Ditambahkan dia, KPK bukan lembaga swasta yang berhak melakukan apapun semaunya tanpa campur tangan pemerintah. Untuk itu, Tjahjo berharap, KPK bisa sadar dengan posisinya sebagai lembaga negara dan bersikap lebih bijak. Bukan dengan cara memprovokasi rakyat dengan aksi-aksinya.
"Komisi III bukan tidak menyetujui anggaran membangun gedung baru KPK, tapi masih dicarikan solusi lain termasuk mencari gedung pemerintah yang tidak dipakai, demi efisiensi anggaran negara," terangnya.
Tjahjo menjelaskan, agenda pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama KPK, DPR, dan pemerintah. Maka sangat tidak tepat, kalau DPR menolak gedung baru KPK. "Pemberantasan korupsi menjadi agenda bersama. Jadi enggak benar DPR menolak. Tapi meminta gedung yang kosong, baik gedung sitaan," pungkasnya. (san)
()
Explore More