Semua harus fokus pada ganti rugi
Semua harus fokus pada ganti rugi
A
A
A
Sindonews.com - Penyelesaian kasus luapan lumpur Lapindo harus fokus pada pembenahan infrastruktur dan pembayaran ganti rugi terhadap korban, dibanding terus memanfaatkan kasus itu untuk kepentingan politik.
Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Khairul Huda mengatakan, kasus lumpur Lapindo saat ini lebih kuat muatan politisnya, dibanding upaya untuk menyelesaikan ganti rugi terhadap korban. Sejumlah politisi pun ikut memanfaatkan kasus ini sebagai senjata untuk menyerang secara politik.
"Setiap upaya untuk memanfaatkan, mengeksploitasi , dan politisasi korban lumpur panas Sidoarjo, harus dilawan. Sebab mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari para korban," kata Khairul Huda dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/6/2012).
Dia mengungkapkan, keinginan korban adalah pelunasan atas pembayaran tanah, rumah dan bangunan. "Pembayaran itu yang perlu kita kawal, bukan melakukan aksi dan politisasi yang mengakibatkan harapan para korban soal pembayaran tanah, rumah, dan bangunan jadi terhambat. Jika ini yang terjadi, korban bertambah susah dan membuka celah konflik baru," kata Huda.
Senada, mantan anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR Achda Tamam juga mengingatkan semua pihak untuk mencegah masalah korban lumpur panas ini menjadi bagian dari politisasi. Menurutnya masyarakat jangan didorong ke arah politisasi yang hanya menambah kesulitan para korban.
"Menurut saya, para korban harus menjadi perhatian utama untuk ditolong dan diberdayakan, bukan dipolitisasi. Politisasi hanya akan menambah masalah baru," tukasnya. (lil)
Sekretaris Gabungan Korban Lumpur Lapindo (GKLL) Khairul Huda mengatakan, kasus lumpur Lapindo saat ini lebih kuat muatan politisnya, dibanding upaya untuk menyelesaikan ganti rugi terhadap korban. Sejumlah politisi pun ikut memanfaatkan kasus ini sebagai senjata untuk menyerang secara politik.
"Setiap upaya untuk memanfaatkan, mengeksploitasi , dan politisasi korban lumpur panas Sidoarjo, harus dilawan. Sebab mereka hanya ingin mengambil keuntungan dari para korban," kata Khairul Huda dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/6/2012).
Dia mengungkapkan, keinginan korban adalah pelunasan atas pembayaran tanah, rumah dan bangunan. "Pembayaran itu yang perlu kita kawal, bukan melakukan aksi dan politisasi yang mengakibatkan harapan para korban soal pembayaran tanah, rumah, dan bangunan jadi terhambat. Jika ini yang terjadi, korban bertambah susah dan membuka celah konflik baru," kata Huda.
Senada, mantan anggota Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR Achda Tamam juga mengingatkan semua pihak untuk mencegah masalah korban lumpur panas ini menjadi bagian dari politisasi. Menurutnya masyarakat jangan didorong ke arah politisasi yang hanya menambah kesulitan para korban.
"Menurut saya, para korban harus menjadi perhatian utama untuk ditolong dan diberdayakan, bukan dipolitisasi. Politisasi hanya akan menambah masalah baru," tukasnya. (lil)
()
Explore More