DPR panggil Menkopolhukam
Rabu, 20 Juni 2012 - 10:53 WIB
DPR panggil Menkopolhukam
A
A
A
Sindonews.com - Situasi dan kondisi di Papua dikabarkan makin memanas. Terkait keamanan itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berniat memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto.
Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso menegasan dalam waktu dekat Djoko Suyanto akan dipanggil untuk dimintai penjelasan sejauh mana pemerintah menangani keamanan bumi Cendrawasih itu.
"Nanti kita minta penjelasan pemerintah secara utuh, minggu depan kami undang Menkopolhukam dan jajarannya untuk menjelaskan," tegasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012).
Selain Menkopolhukam, jajaran terkait seperti Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Dalam Negeri juga diminta menjelaskan mengenai penanganan keamanan Papua.
Menurut Priyo dalam menangani kasus itu, Komisi I tak perlu membuat panitian kerja (panja) Papua, sebaiknya memanfaatkan tim yang sudah ada. Tapi jika masing-masing komisi yang berkaitan ingin mendalami permasalahan Papua itu tidak menjadi masalah.
"Tidak diperlukan panja lagi karena sudah ada desk Papua. Nanti terlalu banyak kalau semua komisi. Tidak perlu semua komisi, biarkan tim otonomi khusus (otsus) Papua," tukasnya.
Seperti diketahui, keamanan Papua sampai saat ini belum kondusif. Pemerintah masih mencari formulasi penyelesaian permasalahan Papua.(lin)
Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso menegasan dalam waktu dekat Djoko Suyanto akan dipanggil untuk dimintai penjelasan sejauh mana pemerintah menangani keamanan bumi Cendrawasih itu.
"Nanti kita minta penjelasan pemerintah secara utuh, minggu depan kami undang Menkopolhukam dan jajarannya untuk menjelaskan," tegasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/6/2012).
Selain Menkopolhukam, jajaran terkait seperti Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Dalam Negeri juga diminta menjelaskan mengenai penanganan keamanan Papua.
Menurut Priyo dalam menangani kasus itu, Komisi I tak perlu membuat panitian kerja (panja) Papua, sebaiknya memanfaatkan tim yang sudah ada. Tapi jika masing-masing komisi yang berkaitan ingin mendalami permasalahan Papua itu tidak menjadi masalah.
"Tidak diperlukan panja lagi karena sudah ada desk Papua. Nanti terlalu banyak kalau semua komisi. Tidak perlu semua komisi, biarkan tim otonomi khusus (otsus) Papua," tukasnya.
Seperti diketahui, keamanan Papua sampai saat ini belum kondusif. Pemerintah masih mencari formulasi penyelesaian permasalahan Papua.(lin)
()
