Pemerintah setengah hati tangani Papua
Selasa, 19 Juni 2012 - 16:00 WIB
Pemerintah setengah hati tangani Papua
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah selama ini masih setengah hati dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Papua, sehingga menimbulkan aksi separatisme di kalangan masyarakat Bumi Cenderawasih tersebut.
"Pemerintah selama ini masih belum fokus dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Selama ini persoalan di Papua hanya diselesaikan setengah hati, sehingga menimbulkan separatisme," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Selasa (19/6/2012).
Dia mengatakan, selama ini Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) masih belum mampu berfungsi maksimal dalam memfasilitasi dan mengendalikan pembangunan di Papua. "UP4B yang dibentuk tahun lalu oleh pemerintah, justru menimbulkan resistensi di kalangan warga Papua," ujarnya.
Model penanganan keamanan yang masih menggunakan pendekatan militer juga ikut andil dalam memelihara separatisme di Papua. Pendekatan militer tersebut pada akhirnya, malah menimbulkan berbagai kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan kesenjangan sosial di Papua.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak lagi anti terhadap dialog dengan berbagai unsur masyarakat dari Papua. "Seharusnya dilakukan dialog soal Papua dengan mengundang seluruh elemen masyarakat Papua untuk membahas persoalan kesejahteraan, ekonomi, dan keamanan," tukasnya. (lil)
"Pemerintah selama ini masih belum fokus dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Selama ini persoalan di Papua hanya diselesaikan setengah hati, sehingga menimbulkan separatisme," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Mahfudz Siddiq saat dihubungi Sindonews, di Jakarta, Selasa (19/6/2012).
Dia mengatakan, selama ini Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) masih belum mampu berfungsi maksimal dalam memfasilitasi dan mengendalikan pembangunan di Papua. "UP4B yang dibentuk tahun lalu oleh pemerintah, justru menimbulkan resistensi di kalangan warga Papua," ujarnya.
Model penanganan keamanan yang masih menggunakan pendekatan militer juga ikut andil dalam memelihara separatisme di Papua. Pendekatan militer tersebut pada akhirnya, malah menimbulkan berbagai kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan kesenjangan sosial di Papua.
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak lagi anti terhadap dialog dengan berbagai unsur masyarakat dari Papua. "Seharusnya dilakukan dialog soal Papua dengan mengundang seluruh elemen masyarakat Papua untuk membahas persoalan kesejahteraan, ekonomi, dan keamanan," tukasnya. (lil)
()
