Dana Lapindo lebih besar dari Century
Jum'at, 15 Juni 2012 - 08:00 WIB
Dana Lapindo lebih besar dari Century
A
A
A
Sindonews.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan pemerintah untuk bantuan penanganan Lapindo, saat ini sudah melebih dana bailout Bank Century. Karena itu, dana tersebut harus dipertanggungjawabkan.
Politikus senior Hatta Taliwang mengatakan, keputusan tentang pemberian dana APBN untuk penanganan sumur Lapindo sudah tidak wajar. "Masalah lumpur Lapindo kan semestinya menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, ini aneh, kok pemerintah kok melalui APBN yang notabene uang dari pajak masyarakat harus menanggung beban Lapindo," ujar Hatta di Jakarta, Kamis 15 Juni 2012 kemarin.
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, yang jauh lebih membuat miris adalah besaran APBN yang dikucurkan untuk penanganan kasus Lapindo tersebut. "Berdasarkan bahan yang kami dapat jumlahnya sekitar Rp 7,2 triliun. Sementara dana bailout Century Rp6,7 triliun," kata dia.
Hatta menegaskan, apa yang terjadi dalam penanganan Lapindo ini ironis bila dibandingkan dengan pengelolaan dan sistem pertanggungjawaban perusahaan di negara lain.
"Saya pernah menulis dulu, dalam kasus bencana Teluk Mexico, Presiden Obama berhasil mendapatkan komitmen ganti rugi dari British Petroleum (BP) sebesar USD20 miliar. Di kita kok terbalik.Dalam kasus Lapindo yang oleh Rahmat Witoelar (mantan menteri KLH) disebut bukan bencana alam, malah APBN atau negara yang menanggung ganti rugi," ungkapnya.
Mantan aktivis 78 ini menilai penggelontoran APBN untuk penanganan Lapindo jelas merupakan hasil transaksi politik tingkat elite. Bahkan, secara gamblang disebut masalah ini adalah hasil deal politik antara SBY dan Aburizal Bakrie. "Kan tak mungkin urusan triliunan semacam ini jadi urusan para politisi kelas teri. Pasti ada deal politik pasca Century," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyetujui adanya bantuan bagi Lapindo untuk penanganan korban. Dana tersebut dimasukkan dalam APBNP 2012 yang disahkan dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu. Sejumlah politisi menduga persetujuan itu terkait adanya deal politik antara pemerintah dengan pemilik Lapindo yang juga ketua umum Partai Golkar. (san)
Politikus senior Hatta Taliwang mengatakan, keputusan tentang pemberian dana APBN untuk penanganan sumur Lapindo sudah tidak wajar. "Masalah lumpur Lapindo kan semestinya menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, ini aneh, kok pemerintah kok melalui APBN yang notabene uang dari pajak masyarakat harus menanggung beban Lapindo," ujar Hatta di Jakarta, Kamis 15 Juni 2012 kemarin.
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, yang jauh lebih membuat miris adalah besaran APBN yang dikucurkan untuk penanganan kasus Lapindo tersebut. "Berdasarkan bahan yang kami dapat jumlahnya sekitar Rp 7,2 triliun. Sementara dana bailout Century Rp6,7 triliun," kata dia.
Hatta menegaskan, apa yang terjadi dalam penanganan Lapindo ini ironis bila dibandingkan dengan pengelolaan dan sistem pertanggungjawaban perusahaan di negara lain.
"Saya pernah menulis dulu, dalam kasus bencana Teluk Mexico, Presiden Obama berhasil mendapatkan komitmen ganti rugi dari British Petroleum (BP) sebesar USD20 miliar. Di kita kok terbalik.Dalam kasus Lapindo yang oleh Rahmat Witoelar (mantan menteri KLH) disebut bukan bencana alam, malah APBN atau negara yang menanggung ganti rugi," ungkapnya.
Mantan aktivis 78 ini menilai penggelontoran APBN untuk penanganan Lapindo jelas merupakan hasil transaksi politik tingkat elite. Bahkan, secara gamblang disebut masalah ini adalah hasil deal politik antara SBY dan Aburizal Bakrie. "Kan tak mungkin urusan triliunan semacam ini jadi urusan para politisi kelas teri. Pasti ada deal politik pasca Century," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyetujui adanya bantuan bagi Lapindo untuk penanganan korban. Dana tersebut dimasukkan dalam APBNP 2012 yang disahkan dalam sidang paripurna beberapa waktu lalu. Sejumlah politisi menduga persetujuan itu terkait adanya deal politik antara pemerintah dengan pemilik Lapindo yang juga ketua umum Partai Golkar. (san)
()
