Kegagalan pembangunan sumber konflik di Papua
Minggu, 10 Juni 2012 - 11:37 WIB
Kegagalan pembangunan sumber konflik di Papua
A
A
A
Sindonews.com - Kegagalan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat Papua disinyalir menjadi salah satu penyebab terus berlanjutnya konflik di bumi Cendrawasih itu.
Wakil Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, ada tiga hal utama yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Papua. Pertama, kegagalan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan dalam menyejahterakan rakyat Papua.
Kedua, menurutnya, masih terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua. Kemudian ketiga, sebagian masyarakat Papua masih sangat trauma dengan pelanggaran HAM akibat operasi militer masa lalu.
"Semua masalah itu harus segera ditangani dan diselesaikan secara komprehensif dan jangan terlambat agar tak berlarut-larut," katanya melalui siaran persnya, Minggu (10/6/2012).
Untuk itu, politikus Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) itu menyarankan dilakukan operasi intelijen terpadu secara terpusat. Kemudian, dibutuhkan juga operasi khusus diplomasi untuk meminimalkan konflik yang terjadi.
"Karena daerah sudah tak efektif lagi, maka harus melibatkan semua komponen terkait, dengan melakukan kontra-intelijen dan penggalangan yang mampu memotong semua jaringan," ujarnya.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga harus lebih aktif mengorganisir, memotong, dan melobi, serta melakukan upaya-upaya internasionalisasi masalah Papua. "Kata kunci keberhasilan semuanya ada pada political will Presiden SBY," tutup Hasanuddin. (lil)
Wakil Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, ada tiga hal utama yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Papua. Pertama, kegagalan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan dalam menyejahterakan rakyat Papua.
Kedua, menurutnya, masih terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua. Kemudian ketiga, sebagian masyarakat Papua masih sangat trauma dengan pelanggaran HAM akibat operasi militer masa lalu.
"Semua masalah itu harus segera ditangani dan diselesaikan secara komprehensif dan jangan terlambat agar tak berlarut-larut," katanya melalui siaran persnya, Minggu (10/6/2012).
Untuk itu, politikus Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) itu menyarankan dilakukan operasi intelijen terpadu secara terpusat. Kemudian, dibutuhkan juga operasi khusus diplomasi untuk meminimalkan konflik yang terjadi.
"Karena daerah sudah tak efektif lagi, maka harus melibatkan semua komponen terkait, dengan melakukan kontra-intelijen dan penggalangan yang mampu memotong semua jaringan," ujarnya.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga harus lebih aktif mengorganisir, memotong, dan melobi, serta melakukan upaya-upaya internasionalisasi masalah Papua. "Kata kunci keberhasilan semuanya ada pada political will Presiden SBY," tutup Hasanuddin. (lil)
()
