Polisi & jaksa kotor, korupsi sulit diberantas

Sindonews.com - Baru-baru ini lembaga survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) merilis Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga terkorup dari lembaga pemerintah yang lain.

Menanggapi hal itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Aryani mengaku, tidak mau membenarkan, juga menyalahkan. Sebab, faktanya banyak anggota DPR yang melakukan korupsi, tapi banyak juga yang tidak melakukannya.

"Tidak mau membantah, juga tidak mau mengiyakan. DPR bekerja sebagaimana tugasnya di parlemen," ujarnya dalam diskusi polemik Sindo Radio, di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/6/2012).

Lebih lanjut, Dewi mengatakan, korupsi yang terjadi dan dilakukan anggota DPR sangat unik. Sebab, korupsi itu dilakukan secara bersama-sama, baik yang berkaitan dengan korupsi birokrasi, politik atau bidang hukum.

Terlebih, tidak ada reformasi besar-besaran dalam hal itu. "Tidak ada reformasi besar-besaran, seperti kejaksaan dan polisi. Mana bisa disapu, kalau sapunya sendiri masih kotor," terangnya.

Berikut lembaga pemerintah yang dianggap korup berdasarkan hasil survei SSS:

1. DPR (47)
2. Kantor Pajak (21,4)
3. Kepolisian (11,3)
4. Parpol (3,9)
5. Kejagung (3,6)
6. Layanan birokrasi (3,1)
7. Kehakiman (2,6)
8. BI (1,2)
9. MK (1)
10. BPK (0,9)
11. DPD (0,6)
12. KPK (0,5)
13. Kepresidenan (0,2)
14. MA (0,2)
15. TNI (0,1)
16. Tidak menjawab (2,3)

(san)