BPK temukan 28 perjalanan dinas fiktif
Rabu, 30 Mei 2012 - 19:40 WIB
BPK temukan 28 perjalanan dinas fiktif
A
A
A
Sindonews.com - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan, 28 perjalanan fiktif di pemerintahan.
Perjalanan itu meliputi pembayaran perjalanan dinas ganda, belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai bukti pertanggungjawaban, pembayaran belanja perjalanan dinas atas kegiatan yang tidak dilaksanakan, dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak didukung bukti.
"Temuan tersebut terjadi di 28 kementerian atau lembaga dan totalnya mencapai Rp29,32 miliar plus USD150.650," ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (30/5/2012).
Ditambahkan dia, dalam melakukan perjalan dinas, sebaiknya suatu lembaga atau kementerian menggunakan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara at cost yang dinilai lebih baik dalam mengurangi penyimpangan dibandingkan secara lumpsum.
Namun, lembaga auditor negara ini mengatakan, sistem at cost masih memerlukan pengawasan yang lebih baik dan ketat dari atasan langsung.
"Kami mengharapkan pemerintah mengambil langkah perbaikan atas permasalahan tersebut, sehingga tidak lagi terjadi di masa mendatang," ungkapnya. (san)
Perjalanan itu meliputi pembayaran perjalanan dinas ganda, belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai bukti pertanggungjawaban, pembayaran belanja perjalanan dinas atas kegiatan yang tidak dilaksanakan, dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak didukung bukti.
"Temuan tersebut terjadi di 28 kementerian atau lembaga dan totalnya mencapai Rp29,32 miliar plus USD150.650," ujar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (30/5/2012).
Ditambahkan dia, dalam melakukan perjalan dinas, sebaiknya suatu lembaga atau kementerian menggunakan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara at cost yang dinilai lebih baik dalam mengurangi penyimpangan dibandingkan secara lumpsum.
Namun, lembaga auditor negara ini mengatakan, sistem at cost masih memerlukan pengawasan yang lebih baik dan ketat dari atasan langsung.
"Kami mengharapkan pemerintah mengambil langkah perbaikan atas permasalahan tersebut, sehingga tidak lagi terjadi di masa mendatang," ungkapnya. (san)
()
