PAN harapkan UU Pilpres direvisi
Selasa, 15 Mei 2012 - 19:38 WIB
PAN harapkan UU Pilpres direvisi
A
A
A
Sindonews.com - Undang-undang Pemilu Presiden (Pilpres) masih menjadi perdebatan. Terutama pada pasal 9 soal president threshold.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi berharap agar dilakukan perubahan UU tentang penyelenggaraan pilpres itu.
"UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres sebaiknya direvisi, khususnya pasal
9 UU. Jadi partai politik peserta pemilu 2014 yang lolos dan memperoleh kursi DPR RI dapat mencalonkan pasangan capres/cawapres tanpa dibatasi oleh threshold," ujar Yoga kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Selasa (15/05/2012).
Perubahan ini diharapkan mampu membuka peluang bagi munculnya banyak capres. Semakin banyak calon akan semakin memberi peluang rakyat menentukan pilihan terbaiknya. Karena menurut Yoga, rakyat sudah semakin pintar dalam menentukan pilihan.
"Janganlah menganggap rakyat belum siap atau bodoh. Rakyat itu sudah semakin cerdas dan mandiri. Justru para elit politiklah yang tidak siap dalam mengantisipasi perubahan sosial politik, tetapi menyalahkan dan mengkambing hitamkan rakyat," tegasnya.
Menurut Yoga, hal ini dirasa mampu memberi jawaban kepada publik bahwa partai politik bukanlah lembaga penghambat regenerasi kepemimpinan bangsa, sehingga menghilangkan kompetisi demokrasi secara sehat.
"Jangan ada tuduhan bahwa parpol telah menghegemoni proses berdemokrasi sehingga menghilangkan partisipasi rakyat dan kekuatan civil society. Parpol harus menampilkan diri sebagai pengawal demokrasi yang sehat dengan memberikan banyak alternatif terhadap capres yang muncul," tandasnya.(lin)
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi berharap agar dilakukan perubahan UU tentang penyelenggaraan pilpres itu.
"UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres sebaiknya direvisi, khususnya pasal
9 UU. Jadi partai politik peserta pemilu 2014 yang lolos dan memperoleh kursi DPR RI dapat mencalonkan pasangan capres/cawapres tanpa dibatasi oleh threshold," ujar Yoga kepada wartawan di Gedung DPR Jakarta, Selasa (15/05/2012).
Perubahan ini diharapkan mampu membuka peluang bagi munculnya banyak capres. Semakin banyak calon akan semakin memberi peluang rakyat menentukan pilihan terbaiknya. Karena menurut Yoga, rakyat sudah semakin pintar dalam menentukan pilihan.
"Janganlah menganggap rakyat belum siap atau bodoh. Rakyat itu sudah semakin cerdas dan mandiri. Justru para elit politiklah yang tidak siap dalam mengantisipasi perubahan sosial politik, tetapi menyalahkan dan mengkambing hitamkan rakyat," tegasnya.
Menurut Yoga, hal ini dirasa mampu memberi jawaban kepada publik bahwa partai politik bukanlah lembaga penghambat regenerasi kepemimpinan bangsa, sehingga menghilangkan kompetisi demokrasi secara sehat.
"Jangan ada tuduhan bahwa parpol telah menghegemoni proses berdemokrasi sehingga menghilangkan partisipasi rakyat dan kekuatan civil society. Parpol harus menampilkan diri sebagai pengawal demokrasi yang sehat dengan memberikan banyak alternatif terhadap capres yang muncul," tandasnya.(lin)
()
