Toharin setuju Rampimnasus Golkar dipercepat
Toharin setuju Rampimnasus Golkar dipercepat
A
A
A
Sindonews.com - Tarik ulur soal pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) terus terjadi di tubuh Partai Golkar. Namun bagi Ketua DPP Partai Golkar Hariyanto Toharin perubahan jadwal Rapimnasus menjadi lebih awal dari Oktober menjadi Juli tidak menyalahi aturan AD ART partai.
“Di dalam AD ART itu hanya disebutkan bahwa Rapimnas diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. Itu dapat ditafsirkan bahwa rapimnasus itu bisa diselenggarakan beberapa kali dalam setahun,“ ujar Toharin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (4/5/2012).
Menurutnya, Rapimnasus bisa diselenggarakan kapan saja dan juga beberapa kali dalam setahun. Apabila terdapat agenda menyangkut kewenangan keputusan tapi hanya bisa dilakukan dalam Rapimnas, maka DPP berhak untuk menyelenggarakannya.
“Banyak hal yang harus dibahas dan diputuskan dalam Rapimnas. Pertama, tentang pendefinitifan calon presiden (capres). Kedua, mekanisme pemilihan cawapres. Ketiga, Rapimnas juga akan membahas mengenai kedudukan kader Golkar yang dicalonkan oleh parpol selain Golkar," paparnya.
Kata Toharin, ketiga hal yang disebutkan tadi, harus dibuat dan dirumuskan menggunakan sistem. Maka sistem itulah yang harus diagendakan dalam Rapimnas.
Seperti diketahui, penetapan jadwal Rapimnasus Golkar menjadi polemik di interen Golkar. Terdapat kubu yang menginginkan Rapimnas dipercepat, mereka ini merupakan kubu yang menginginkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres.
Sedangkan kubu lainnya, menolak langsung memilih Ical sebagai capres tunggal Golkar, pasalnya, dalam survei internal Golkar, Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung masih menempati urutan teratas.(lin)
“Di dalam AD ART itu hanya disebutkan bahwa Rapimnas diselenggarakan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. Itu dapat ditafsirkan bahwa rapimnasus itu bisa diselenggarakan beberapa kali dalam setahun,“ ujar Toharin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (4/5/2012).
Menurutnya, Rapimnasus bisa diselenggarakan kapan saja dan juga beberapa kali dalam setahun. Apabila terdapat agenda menyangkut kewenangan keputusan tapi hanya bisa dilakukan dalam Rapimnas, maka DPP berhak untuk menyelenggarakannya.
“Banyak hal yang harus dibahas dan diputuskan dalam Rapimnas. Pertama, tentang pendefinitifan calon presiden (capres). Kedua, mekanisme pemilihan cawapres. Ketiga, Rapimnas juga akan membahas mengenai kedudukan kader Golkar yang dicalonkan oleh parpol selain Golkar," paparnya.
Kata Toharin, ketiga hal yang disebutkan tadi, harus dibuat dan dirumuskan menggunakan sistem. Maka sistem itulah yang harus diagendakan dalam Rapimnas.
Seperti diketahui, penetapan jadwal Rapimnasus Golkar menjadi polemik di interen Golkar. Terdapat kubu yang menginginkan Rapimnas dipercepat, mereka ini merupakan kubu yang menginginkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres.
Sedangkan kubu lainnya, menolak langsung memilih Ical sebagai capres tunggal Golkar, pasalnya, dalam survei internal Golkar, Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung masih menempati urutan teratas.(lin)
()
Explore More