Pemerintah akui lemahnya sistem perlindungan TKI
Sabtu, 28 April 2012 - 12:24 WIB
Pemerintah akui lemahnya sistem perlindungan TKI
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia mengakui masih memiliki berbagai kelemahan dalam menangani permasalah Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Hal tersebut dikarenakan berbagai regulasi yang saat ini belum terealisasi.
"Sampai saat ini penanganan permasalah TKI memang masih sangat kurang. Hal tersebut tidak bisa dibantah pemerintah," ujar Staf Khusus Menakertrans Dita Indah Sari di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/4/2012).
Kelemahan tersebut, menurut Dita dikarenakan, belum kuatnya payung hukum yang menaungi para TKI yang bekerja di luar negeri. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penanganan atau pengiriman TKI ke luar negeri dianggap juga sebagai permasalahan serius yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Meski begitu, pemerintah terus melakukan perbaikan disegala lini, agar TKI Indonesia tidak hanya menjadi alat penghasil dan penambah devisa negara, tetapi lebih memikirkan keselamatan dan kesejahteraan TKI.
"Kita dari pemerintah sedang membenahi, bukan regulasi, tapi membuat agar tidak melihat lagi TKI sebagai komoditi. Kami juga minta, ada kontribusi pemerintah daerah. Jadi, agar pemerintah daerah mencegah calon TKI yang belum layak untuk jadi TKI," jelasnya.
Dita meyakini, masalah-masalah tersebut dapat diatasi, jika semua pihak mau bahu-membahu memperbaiki sistem yang ada. Peran serta semua lembaga, baik Kemenakertrans, Pemda maupun KBRI sangat diharapkan. "Saya yakin masalah ini akan tuntas jika regulasi, penegakan hukum, pemda bisa diselesaikan bersama-sama," tandasnnya. (san)
"Sampai saat ini penanganan permasalah TKI memang masih sangat kurang. Hal tersebut tidak bisa dibantah pemerintah," ujar Staf Khusus Menakertrans Dita Indah Sari di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/4/2012).
Kelemahan tersebut, menurut Dita dikarenakan, belum kuatnya payung hukum yang menaungi para TKI yang bekerja di luar negeri. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penanganan atau pengiriman TKI ke luar negeri dianggap juga sebagai permasalahan serius yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Meski begitu, pemerintah terus melakukan perbaikan disegala lini, agar TKI Indonesia tidak hanya menjadi alat penghasil dan penambah devisa negara, tetapi lebih memikirkan keselamatan dan kesejahteraan TKI.
"Kita dari pemerintah sedang membenahi, bukan regulasi, tapi membuat agar tidak melihat lagi TKI sebagai komoditi. Kami juga minta, ada kontribusi pemerintah daerah. Jadi, agar pemerintah daerah mencegah calon TKI yang belum layak untuk jadi TKI," jelasnya.
Dita meyakini, masalah-masalah tersebut dapat diatasi, jika semua pihak mau bahu-membahu memperbaiki sistem yang ada. Peran serta semua lembaga, baik Kemenakertrans, Pemda maupun KBRI sangat diharapkan. "Saya yakin masalah ini akan tuntas jika regulasi, penegakan hukum, pemda bisa diselesaikan bersama-sama," tandasnnya. (san)
()
