DPD II Golkar tunggu sikap tokoh senior

Sindonews.com - Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar masih menunggu bagaimana sikap para tokoh senior partai dalam melihat dinamika internal Golkar yang akan menggelar rapat pimpinan khusus (rapimnasus).

Ketua Forum Silaturahmi DPD II Muntasir Hamid mengatakan, dinamika yang terus memanas di Golkar lantaran ada upaya pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak.

Bahkan, kata dia, beberapa sesepuh Golkar yang sudah berkeringat tidak diajak bicara untuk hal strategis seperti percepatan rapimnas yang dalam forum tersebut akan diputuskan siapa calon presiden dari Partai Golkar.

“Kita masih menunggu bagaimana sesepuh Golkar menyikapi ini. Kalau katakanlah sesepuh seperti Bang Akbar, Sultan, JK, Siswono, Muladi, dan sesepuh lainnya sudah duduk di DPP dan sudah ada kekompakan, tentu kita padu untuk mengikuti keputusan. Kita hanya minta keputusan tidak boleh diambil sepihak,apalagi menabrak aturan,” kata Muntasir saat dihubungi kemarin.

Dia menceritakan, saat ini beberapa ketua DPD I dan DPD II sudah ada di Jakarta. Selain karena hendak mengikuti perkembangan rapat pleno DPP yang akan digelar tanggal 27 April (hari ini), kebetulan beberapa di antaranya memang ada acara selaku bupati/wali kota dan gubernur.

“Sudah ada titik kumpul di Jakarta untuk berdiskusi,” ujarnya. Muntasir menjelaskan sikap kritisnya atas rencana rapimnasus bukanlah untuk menentang Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar) ataupun menyerang organisasi.

Dia mengklaim bahwa dirinyalah kader terdepan yang saat munas mendukung Ical sebagai ketua umum. Tapi, saat ini Ical sudah membawa Golkar seperti layaknya perusahaan yang keputusannya diambil sesukanya karena memosisikan partai sebagai perusahaannya.

Dia juga mengkritik orang dekat Ical yang terkesan menjilat karena justru tidak mengoreksi ketika ada mekanisme partai yang dilanggar. “Saat ini Ical dikelilingi penjilat yang merusak organisasi, jadi saya selaku kader punya tanggung jawab moral untuk mengkritik dan berusaha bersuara untuk membenahi. Jadi kepentingan saya dan mayoritas DPD II adalah untuk menyelamatkan partai,” urainya.

Untuk itu, lanjut dia, jika DPP tetap menggelar rapimnasus dan tidak melibatkan arahan dari para sesepuh Golkar, di rapimnasus nanti DPD II akan berjuang untuk diberi wadah menyampaikan sikap dan suaranya.

Ketua DPD II Aceh Utara Nasaruddin H Daud mengatakan, rapimnasus yang diagendakan bulan Juli seperti disengaja untuk meninggalkan suara dari DPD II. Padahal, kata dia, jika menyangkut dukungan rakyat di pilpres, yang paling dekat dengan rakyat adalah DPD II, bukan DPD I.

Karena itu, kata dia, jika DPP tetap akan menggelar rapimnasus, DPD II akan menuntut untuk dilibatkan. “Jika kita tidak diikutsertakan, DPD II tidak akan mendukung Ical,” katanya.

Dia membantah pernyataan beberapa elite Golkar dan klaim dari DPD I yang seolah sudah membawa aspirasi dari DPD II. Padahal, kata dia, mayoritas DPD II belum diajak bicara soal rencana menetapkan Ical sebagai capres dalam rapimnasus nanti.

“Yang bilang semua DPD dukung Ical jadi presiden itu asal ngomong,” ungkapnya.

Jangankan di DPD II yang jumlahnya banyak, tokoh senior Golkar saja belum diajak bicara mengenai rencana strategis partai. Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Leo Nababan mengatakan, selain munaslub ilegal, Forum DPD II juga tak dikenal dalam AD/ART Golkar.

“Kalau mereka membuat keputusan, tentu keputusannya ilegal. Tak ada pengaruh apa-apa,” katanya. Leo pun mengungkapkan bahwa Muntasir tak lagi menjabat posisi apa pun dalam struktur partai. “Dia (Muntasir) hanya mantan ketua DPD II Golkar Banda Aceh,” sebutnya.

Leo menilai percepatan rapimnas yang didorong 27 DPD I (kepengurusan tingkat provinsi) Golkar merupakan bukti kuatnya dukungan terhadap pencapresan Ical. “Jadi kalau ada yang mengatakan DPD II menolak Ical, saya jamin itu bohong,” pungkasnya.

Ketua DPP Partai Golkar Andi Ahmad Dara menambahkan, DPD II seharusnya bersabar dan tidak bersikap prematur dengan melontarkan ancaman munaslub. “Pada saatnya nanti pasti mereka dilibatkan. Jangan gara-gara tidak punya hak suara lalu mereka minta munaslub. Justru ini yang namanya tidak realistis,” sesal Adai panggilan Andi.

Di tempat terpisah, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menyatakan, rapat pleno tidak harus mengundang Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung ataupun senior lainnya. Namun, kehadirannya juga tidak ada masalah sehingga dia merasa hal itu tidak perlu dibesarbesarkan.

“Kalau hadir juga tidak ada masalah. Tapi rapat harian hanya pimpinan harian,” kata Setya.

Dalam rapat harian yang akan dibawa ke rapat pleno itu, kata dia, biasanya seluruh anggota dewan pertimbangan (wantim) diundang meskipun tidak ada kewajiban. Menurut dia, dalam pleno yang akan dipimpin langsung Ketua Umum Aburizal Bakrieini,agenda yang penting untuk diputuskan adalah mengenai desakan dari mayoritas DPD I agar DPP menggelar rapimnasus pada Juli nanti.

Sementara itu, tokoh senior Golkar yang dikabarkan akan dimintai pendapat oleh Ical menyatakan belum mendapatkan undangan. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku baru mendengar rencana Ical mengajak mereka bertemu dari media massa.

“Tapi kalau benar, saya akan mengingatkan supaya pengurus pusat tidak melanggar aturan organisasi dan mengedepankan amanat Munas Pekan Baru. Amanatnya adalah bagaimana mewujudkan catur sukses, yakni sukses konsolidasi, sukses kaderisasi, sukses membangun demokrasi untuk kesejahteraan rakyat, serta sukses pemilu legislatif dan pilpres,” papar Akbar.(lin)