DPD II Golkar Desak Munaslub
Rabu, 25 April 2012 - 08:15 WIB
DPD II Golkar Desak Munaslub
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah kepengurusan Partai Golkar tingkat kabupaten/kota bersiap mendorong musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bila DPP bersikukuh mempercepat rapat pimpinan nasional (rapimnas).
“Sudah 400-an DPD II siap datang ke Jakarta,” ujar Ketua Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar Muntasir Hamid kepada SINDO kemarin.
Dia mengingatkan, mempercepat jadwal Rapimnas III menjadi rapimnas khusus (rapimnasus) dari Oktober 2012 menjadi Juli 2012 menyalahi AD/ART dan petunjuk organisasi (PO). Terlebih bila rapimnasus digelar semata untuk menetapkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon presiden (capres).
“Kalau ada aturan organisasi yang dilanggar, tentu harus ada yang mengambil sikap. Apalagi jika forum rapimnasus diarahkan untuk menetapkan capres,” tegasnya.
Menurut Muntasir yang juga ketua DPD II Partai Golkar Banda Aceh, apa pun bisa terjadi dalam munaslub, terutama terhadap pihak yang tidak mematuhi aturan organisasi. Dia tidak menyinggung kemungkinan sanksi pencopotan beberapa pengurus dari posisi mereka saat ini.
Muntasir pun enggan menanggapi kabar bahwa munaslub merupakan forum tandingan rapimnasus yang digawangi barisan kader anti-Ical.
“Yang jelas, rapimnasus adalah ilegal. Suara Golkar itu suara rakyat dan suara rakyat ada di DPD II,” elaknya.
Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Anton Lesiangi mengakui bahwa jajaran DPD II memang memiliki alasan objektif untuk menggelar munaslub. “Munaslub untuk menyikapi bila ada kebijakan pengurus yang dinilai cacat. Kalau lebih dari 50 persen DPD II Golkar menghendaki, munaslub harus dilaksanakan,” terang Anton.
Dia memaparkan, di Golkar ada tiga lembaga tertinggi untuk mengambil keputusan, yakni munas, rapimnas, dan rapat pleno DPP. Rencana rapimnasus tidak pernah diputuskan dalam ketiga forum tersebut, tetapi tiba-tiba diumumkan oleh Ical selaku ketua umum DPP Partai Golkar yang mengklaimnya sebagai aspirasi 27 kepengurusan Golkar tingkat provinsi (DPD I).
“Saya sendiri mempertanyakan. Rapat pleno soal ini saja tidak pernah ada. Jadi, rapimnas khusus itu keputusan dari mana? Jelas-jelas rapimnas itu selalu digelar setiap Oktober bertepatan dengan peringatan HUT Golkar. Dan, perlu diingat, DPD I itu bukan lembaga tertinggi,” tandasnya.
Menurut dia, tidak selayaknya rapimnas sengaja dipercepat hanya untuk menetapkan Ical sebagai capres dengan menabrak AD/ART dan PO. Ical seharusnya konsekuen dengan hasil Rapimnas 2011 bahwa capres Golkar ditentukan berdasarkan hasil rangkaian survei hingga Oktober 2012.
Ketua DPP Partai Golkar Andi Ahmad Dara memandang tidak ada alasan yang cukup kuat bagi sejumlah DPD II Golkar untuk mendorong munaslub. Dia menilai, gerakan jajaran DPD II ini semata-mata dilandasi kekecewaan lantaran tidak akan dilibatkan sebagai pemberi suara dalam rapimnas khusus.
Dia juga mengingatkan bahwa dalam AD/ART Partai Golkar tidak dikenal “forum silaturahmi DPD II”. “Sekarang, mana yang ilegal?” pungkasnya.(lin)
“Sudah 400-an DPD II siap datang ke Jakarta,” ujar Ketua Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar Muntasir Hamid kepada SINDO kemarin.
Dia mengingatkan, mempercepat jadwal Rapimnas III menjadi rapimnas khusus (rapimnasus) dari Oktober 2012 menjadi Juli 2012 menyalahi AD/ART dan petunjuk organisasi (PO). Terlebih bila rapimnasus digelar semata untuk menetapkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon presiden (capres).
“Kalau ada aturan organisasi yang dilanggar, tentu harus ada yang mengambil sikap. Apalagi jika forum rapimnasus diarahkan untuk menetapkan capres,” tegasnya.
Menurut Muntasir yang juga ketua DPD II Partai Golkar Banda Aceh, apa pun bisa terjadi dalam munaslub, terutama terhadap pihak yang tidak mematuhi aturan organisasi. Dia tidak menyinggung kemungkinan sanksi pencopotan beberapa pengurus dari posisi mereka saat ini.
Muntasir pun enggan menanggapi kabar bahwa munaslub merupakan forum tandingan rapimnasus yang digawangi barisan kader anti-Ical.
“Yang jelas, rapimnasus adalah ilegal. Suara Golkar itu suara rakyat dan suara rakyat ada di DPD II,” elaknya.
Di tempat terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Anton Lesiangi mengakui bahwa jajaran DPD II memang memiliki alasan objektif untuk menggelar munaslub. “Munaslub untuk menyikapi bila ada kebijakan pengurus yang dinilai cacat. Kalau lebih dari 50 persen DPD II Golkar menghendaki, munaslub harus dilaksanakan,” terang Anton.
Dia memaparkan, di Golkar ada tiga lembaga tertinggi untuk mengambil keputusan, yakni munas, rapimnas, dan rapat pleno DPP. Rencana rapimnasus tidak pernah diputuskan dalam ketiga forum tersebut, tetapi tiba-tiba diumumkan oleh Ical selaku ketua umum DPP Partai Golkar yang mengklaimnya sebagai aspirasi 27 kepengurusan Golkar tingkat provinsi (DPD I).
“Saya sendiri mempertanyakan. Rapat pleno soal ini saja tidak pernah ada. Jadi, rapimnas khusus itu keputusan dari mana? Jelas-jelas rapimnas itu selalu digelar setiap Oktober bertepatan dengan peringatan HUT Golkar. Dan, perlu diingat, DPD I itu bukan lembaga tertinggi,” tandasnya.
Menurut dia, tidak selayaknya rapimnas sengaja dipercepat hanya untuk menetapkan Ical sebagai capres dengan menabrak AD/ART dan PO. Ical seharusnya konsekuen dengan hasil Rapimnas 2011 bahwa capres Golkar ditentukan berdasarkan hasil rangkaian survei hingga Oktober 2012.
Ketua DPP Partai Golkar Andi Ahmad Dara memandang tidak ada alasan yang cukup kuat bagi sejumlah DPD II Golkar untuk mendorong munaslub. Dia menilai, gerakan jajaran DPD II ini semata-mata dilandasi kekecewaan lantaran tidak akan dilibatkan sebagai pemberi suara dalam rapimnas khusus.
Dia juga mengingatkan bahwa dalam AD/ART Partai Golkar tidak dikenal “forum silaturahmi DPD II”. “Sekarang, mana yang ilegal?” pungkasnya.(lin)
()
