Marzuki Ali : Pendidikan guru harus disentralisasi

Sindonews.com – Persoalan pendidikan di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh belum meratanya kwalitas Guru, sehingga kwalitas outputnya pun tidak merata.

Ketua DPR RI Marzuki Ali, mengusulkan untuk percepatan pemerataan kwalitas guru di Indonesia perlu adanya pendidikan sekolah keguruan yang disentralkan layaknya pendidikan Polri dengan Akpolnya dan TNI dengan Akmilnya. Karena dia menilai sekolah keguruan yang ada saat ini ukuran kwalitasnya masih tidak jelas.

“Saya sudah menyampaikan kepada Mendiknas tentang usulan tersebut,” kata Marzuki usai memberikan ceramah dalam Seminar Nasional dengan tema “Pembangunan Karakter dalam Kemandirian Masa Depan Bangsa” yang diselenggarakan program pasca sarjana Undip Program studi Magister Ilmu Administrasi, kemarin.

Dengan dipusatkannya pendidikan guru, maka secara kurikulum bisa disamaratakan sehingga tidak ada ketimpangan sebagaimana yang terjadi saat ini. “Dipusatkan pada satu tempat diberikan tingkatan-tingkatan, kurikulumnya disamakan,” katanya.

Lalu bagaimana dengan universitas keguruan yang sudah ada? Marzuki menyatakan, sekolah-sekolah keguruan yang sudah ada harus “legowo” dengan kebijakan tersebut atau pendidikan guru yang sudah ada diambil alih oleh pemerintah dengan system sub rayon yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Dia menilai dengan adanya sentralisasi pendidikan keguruan, maka percepatan untuk pemerataan kwalitas guru dapat dicapai. Daerah-daerah yang kekurangan tenaga pengajar bisa mendapatkan distribusi guru sesuai dengan kebutuhan karena setelah lulus akan langsung didistribusikan. Kemudian setelah percepatan itu dicapai maka secara tidak langsung akan berdampak pada pemerataan kwalitas pendidikan pada anak didik. “Sehingga apa yang diinginkan selama ini akan bisa segera kita capai,” jelasnya.

Marzuki mengatakan, persoalan majemen guru yang saat ini diatur oleh pemerintah daerah juga menjadi salah satu kendala dalam memajukan pendidikan yang berkarakter di Indonesia.

Menurutnya, selama ini diberbagai daerah guru masih dijadikan alat oleh penguasa untuk berkampaye atau menggalang dukungan.”Dibeberapa daerah misalnya kepala daerahnya ganti, guru atau kepala sekolah yang tidak mendukung langsung diganti dipindah ke lokasi yang plosok, akibatnya pendidikan yang menjadi korban,”katanya.

Oleh sebab harus segera ada evaluasi apakah manajemen guru diambil alih oleh pemerintaha atau tetap pada pemerintah daerah dengan perbaikan-perbaikan tentunya. (wbs)