MA pimpin tim kajian kenaikan gaji hakim
Jum'at, 13 April 2012 - 08:45 WIB
MA pimpin tim kajian kenaikan gaji hakim
A
A
A
Sindonews.com - Mahkamah Agung (MA) ditunjuk menjadi leading sector tim kajian penghasilan bulanan bagi hakim. Tim terdiri atas MA, Komisi Yudisial (KY), Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Sekretariat Negara.
Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, tim itu akan mengkaji status hakim sebagai pejabat negara dan besaran tunjangan yang akan diperoleh. Agus menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, hakim merupakan pejabat negara.
Artinya, setiap individu yang resmi diangkat sebagai hakim maka otomatis berstatus pejabat negara.Kendati demikian, lanjut Agus, persoalan hak dan kewajiban hakim sebagai pejabat negara belum terealisasi sesuai UU.
“Bukan hanya gaji dan tunjangan, melainkan juga fasilitas-fasilitas akan diatur lebih jelas,” tutur Agus di Gedung KY, Jakarta, kemarin. Tunjangan prestasi hakim dan remunerasi akan dievaluasi melalui tim ini.
Status pejabat negara yang melekat pada hakim harus diperbaiki dan disosialisasikan. “Sehingga nantinya tidak menimbulkan kecemburuan PNS kementerian atau lembaga lain,” ucap dia.
Hakim dengan golongan IIIA atau golongan terendah dengan masa kerja nol tahun, berpenghasilan bersih Rp6 juta dengan gaji pokok sebesar Rp1,9 juta. Dia membandingkan jumlah tersebut dengan penghasilan PNS golongan yang sama yang berkisar Rp5 juta dengan gaji pokok sekitar Rp2 juta.
“Memang untuk gaji pokok lebih besar PNS nonhakim. Tapi untuk penghasilan yang dibawa ke rumah, hakim lebih besar,” tutur Agus.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menjelaskan, soal kejelasan penghasilan hakim, seluruhnya akan dibahas oleh tim kecil ini. Dia tidak bisa menyebutkan kapan realisasi dari tuntutan para hakim soal kenaikan pendapatan.
Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Widayatno Sastro Hardjono mengatakan, tim kecil tersebut akan dibentuk sesegera mungkin, MA akan memimpin tim kecil ini.
“Kita sedang mempersiapkan orang-orangnya, nama-namanya sudah ada,” ungkap dia. Jabatan kehakiman dari Ketua MA hingga hakim golongan terendah merupakan pejabat negara. Artinya, hakim akan mendapat tunjangan sebagai pejabat negara.(lin)
Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, tim itu akan mengkaji status hakim sebagai pejabat negara dan besaran tunjangan yang akan diperoleh. Agus menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, hakim merupakan pejabat negara.
Artinya, setiap individu yang resmi diangkat sebagai hakim maka otomatis berstatus pejabat negara.Kendati demikian, lanjut Agus, persoalan hak dan kewajiban hakim sebagai pejabat negara belum terealisasi sesuai UU.
“Bukan hanya gaji dan tunjangan, melainkan juga fasilitas-fasilitas akan diatur lebih jelas,” tutur Agus di Gedung KY, Jakarta, kemarin. Tunjangan prestasi hakim dan remunerasi akan dievaluasi melalui tim ini.
Status pejabat negara yang melekat pada hakim harus diperbaiki dan disosialisasikan. “Sehingga nantinya tidak menimbulkan kecemburuan PNS kementerian atau lembaga lain,” ucap dia.
Hakim dengan golongan IIIA atau golongan terendah dengan masa kerja nol tahun, berpenghasilan bersih Rp6 juta dengan gaji pokok sebesar Rp1,9 juta. Dia membandingkan jumlah tersebut dengan penghasilan PNS golongan yang sama yang berkisar Rp5 juta dengan gaji pokok sekitar Rp2 juta.
“Memang untuk gaji pokok lebih besar PNS nonhakim. Tapi untuk penghasilan yang dibawa ke rumah, hakim lebih besar,” tutur Agus.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini menjelaskan, soal kejelasan penghasilan hakim, seluruhnya akan dibahas oleh tim kecil ini. Dia tidak bisa menyebutkan kapan realisasi dari tuntutan para hakim soal kenaikan pendapatan.
Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Widayatno Sastro Hardjono mengatakan, tim kecil tersebut akan dibentuk sesegera mungkin, MA akan memimpin tim kecil ini.
“Kita sedang mempersiapkan orang-orangnya, nama-namanya sudah ada,” ungkap dia. Jabatan kehakiman dari Ketua MA hingga hakim golongan terendah merupakan pejabat negara. Artinya, hakim akan mendapat tunjangan sebagai pejabat negara.(lin)
()
