DPD I Golkar jangan kelabui Ical

Sindonews.com - Dorongan sejumlah DPD I Partai Golkar agar rapat pimpinan nasional (rapimnas) untuk menetapkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai calon presiden (capres) dipercepat bisa menjadi bumerang bagi parpol berlambang beringin itu.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar Anton Lesiangi, manuver sejumlah kepengurusan daerah Golkar yang mendorong percepatan rapimnas menjadi rapimnas khusus justru dapat menyandera partai. Ini karena DPD-DPD I sebenarnya tidak terlalu serius mendukung pencapresan Ical.

”Dukungan itu seperti yang pernah mereka berikan ke Pak JK (Jusuf Kalla) dulu. Ramairamai memberikan dukungan, lalu menutup peluang kader potensial lain, tapi ujungnya mereka tidak tanggung jawab atas dukungan mereka. Cenderung main-main dan hanya untuk mengelabui Ical. DPD I jangan bohongi lagi ketua umum seperti dulu lah,” kata Anton di Jakarta kemarin.

Anton mengatakan, dukungan DPD I yang jumlahnya hanya 33 itu tidak mencerminkan ada dukungan dari bawah terhadap Ical. Berdasarkan pengalaman lalu,dukungan itu akan cair saat sudah ada daftar caleg tetap (DCT). Karena itu, Ical sebagai ketua umum DPP Partai Golkar seharusnya tidak merespons dukungan tersebut karena hanya akan merugikan dirinya.

”Katakanlah DPD mendukung Ical menjadi capres se-gera. Tapi Ical juga harus konsekuen terhadap moto ‘Suara Golkar Suara Rakyat'. Artinya, tidak cukup jika penetapan capres itu hanya karena ada dukungan dari DPD I (tingkat provinsi) yang hanya 33 DPD,” kata Anton.

Dia mengingatkan, saat rapimnas Oktober 2011, Ical pernah mengatakan bahwa dirinya akan maju menjadi capres bila elektabilitas Golkar dan dirinya berdasarkan hasil survei lebih dari 20 persen.

Saat ini dukungan terhadap Ical masih sangat jauh di bawah itu. Karena itu, tidak masuk akal bila DPD mendorong percepatan rapimnas untuk memaksakan penetapan capres.

Anton menambahkan, Ical juga harus konsekuen terhadap pernyataannya bahwa dia akan maju jika didukung oleh rakyat yang diukur melalui survei. Kalau kemudian dalam survei kader Golkar yang tertinggi adalah JK, tidak sepatutnya ada upaya menutup peluang bagi kader lain untuk dicalonkan.

Seperti diketahui, beberapa DPD belakangan ini terus mendesak agar DPP menggelar rapimnas khusus untuk menetapkan Ical sebagai capres. Jika mengikuti keputusan rapimnas lalu,jadwal rapimnas berikutnya adalah Oktober tahun ini.

Namun, atas desakan itu DPP berencana menggelar rapimnas pada Juli nanti. Rapimnas itu diakui oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham karena aspirasi dari DPD. Namun, rencana itu dikritisi oleh beberapa politisi senior Partai Golkar.

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tandjung menilai percepatan rapimnas tidak jelas urgensinya dan terkesan hanya untuk menutup peluang bagi kader lain dicalonkan dalam pilpres.

Politikus senior Partai Golkar Andi Mattalata bahkan menilai dukungan DPD terhadap pencapresan Ical belum jelas karena belum melalui mekanisme penyerapan aspirasi di daerah.

Pengamat politik dari UGM Ari Sudjito menilai dinamika di Golkar adalah upaya Ical mengunci figur lain agar tidak ada ruang untuk dicalonkan. ”Hanya formalitas. Ical sadar bahwa elektabilitasnya rendah, tetapi karena ketua umum punya otoritas untuk menggalang dukungan,” katanya.

Menurut dia, tantangan Golkar ke depan adalah apakah cukup mampu menjadi pemenang pemilu legislatif setelah ada keputusan formal mengenai siapa capres yang diusung. Kalau tidak, yang terjadi adalah penajaman friksi. ”Saya kira untuk sementara belum akan ada gejolak, tetapi semakin dekat ke pilpres pasti akan muncul,” ungkapnya.(lin)