Demokrat ngotot proporsional terbuka
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan akui memiliki perbedaan pandangan dengan Partai Golkar mengenai perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu.
Namun, dia tak menyebutkan secara detil mana saja letak perbedaan tersebut. Dia tidak mengungkapkan mengenai perkembangan sikap Partai Demokrat terkait ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT), alokasi kursi maupun metode penghitungan kursi.
Materi tersebut merupakan menjadi materi krusial yang menjadi perdebatan dalam pembahasan perubahan atas undang-undang tentang Pemilu di DPR.
Syarif hanya menyebutkan pihaknya memilih sistem Pemilu proporsional terbuka. "Golkar beda kayaknya. Gak ada masalah kalau ada perbedaan karena menyangkut eksistensi parpol," tutur Syarief di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Namun demikian diakui Menteri koperasi dan UMKM ini, sistem terbuka memberi kesempatan lebih besar bagi anggota DPR yang memiliki banyak modal dan belum dapat dipastikan kualitasnya.
"Sistem rekruitmennya yang harus diperbaiki," ucapnya.
Namun, dia tak menyebutkan secara detil mana saja letak perbedaan tersebut. Dia tidak mengungkapkan mengenai perkembangan sikap Partai Demokrat terkait ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT), alokasi kursi maupun metode penghitungan kursi.
Materi tersebut merupakan menjadi materi krusial yang menjadi perdebatan dalam pembahasan perubahan atas undang-undang tentang Pemilu di DPR.
Syarif hanya menyebutkan pihaknya memilih sistem Pemilu proporsional terbuka. "Golkar beda kayaknya. Gak ada masalah kalau ada perbedaan karena menyangkut eksistensi parpol," tutur Syarief di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Namun demikian diakui Menteri koperasi dan UMKM ini, sistem terbuka memberi kesempatan lebih besar bagi anggota DPR yang memiliki banyak modal dan belum dapat dipastikan kualitasnya.
"Sistem rekruitmennya yang harus diperbaiki," ucapnya.
()