Priyo bantah tas gambar Ical money politic
Selasa, 10 April 2012 - 15:38 WIB
Priyo bantah tas gambar Ical money politic
A
A
A
Sindonews.com - Wajib beli tas bergambar Aburizal Bakrie (Ical) oleh Partai Golkar kepada para kadernya mulai menuai komentar. Oleh karenanya Ketua Dewan Pimpinan Partai Golkar Priyo Budi Santoso pun buru-buru menglarifikasi soal pengadaan tas bergambar Ical tersebut.
Menurut Priyo, tidak ada maksud apa-apa dari pembelian tas bergambar Ical. Tas itu dibuat dengan dana patungan atau gotong royong dari para kader Golkar sendiri dan untuk internal partai.
"Ini tidak didesain untuk money politik, atau lainnya, jauh dari itu. Ini hasil gotong royong yang coba dibangun oleh Partai Golkar," ujar Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2012).
Wakil Ketua DPR RI ini kembali menegaskan, tas itu dibuat juga bukan untuk konsumsi publik. "Ini adalah masalah kebijakan intern Fraksi Golkar, seluruh anggota baik-baik saja, semua fraksi punya kebijakan masing-masing dan tidak perlu diperdebatkan lagi," tambahnya.
Untuk sementara ini, tas bergambar Ical khusus dipakai anggota DPR RI, belum diwajibkan bagi tingkat DPRD. "Nanti akan saya cek (DPRD), tapi mungkin saat ini lebih ke DPR RI. Nanti akan say cek, apa praktik ini sudah sampai ke daerah atau tidak. Saya belum tahu," tukas Priyo.(lin)
Menurut Priyo, tidak ada maksud apa-apa dari pembelian tas bergambar Ical. Tas itu dibuat dengan dana patungan atau gotong royong dari para kader Golkar sendiri dan untuk internal partai.
"Ini tidak didesain untuk money politik, atau lainnya, jauh dari itu. Ini hasil gotong royong yang coba dibangun oleh Partai Golkar," ujar Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2012).
Wakil Ketua DPR RI ini kembali menegaskan, tas itu dibuat juga bukan untuk konsumsi publik. "Ini adalah masalah kebijakan intern Fraksi Golkar, seluruh anggota baik-baik saja, semua fraksi punya kebijakan masing-masing dan tidak perlu diperdebatkan lagi," tambahnya.
Untuk sementara ini, tas bergambar Ical khusus dipakai anggota DPR RI, belum diwajibkan bagi tingkat DPRD. "Nanti akan saya cek (DPRD), tapi mungkin saat ini lebih ke DPR RI. Nanti akan say cek, apa praktik ini sudah sampai ke daerah atau tidak. Saya belum tahu," tukas Priyo.(lin)
()
