JK: Lihat dulu hasil survei

Sindonews.com - Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar Golkar benar- benar memperhatikan hasil survei terlebih dulu sebelum menetapkan capres. Dia khawatir penetapan capres Golkar terlalu prematur.

“Itu berdasarkan rapimnas harus ada survei dulu. Survei untuk mengetahui tren suara rakyat. Saya juga tidak tahu, survei itu sudah dibatalkan atau tidak,” kata JK seusai menghadiri reuni para mantan menteri perdagangan di Kementerian Perdagangan, Jakarta, kemarin.

JK menekankan, tanpa berdasar pada hasil survei, peluang kader potensial Golkar untuk bersaing sebagai capres akan tertutup.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menyarankan para elite Golkar dari berbagai kubu untuk duduk satu meja dan merumuskan bersama rencana pencapresan.

Menurut dia, perbedaan pandangan antara kubu yang mendukung konvensi capres dan kubu yang mendukung penetapan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai capres harus segera dicairkan.

Terlebih, dukungan dari internal terhadap mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) kian menguat. “Pendekatan intraelite Golkar melalui dialog sangat penting. Harus diakui Golkar pernah punya pengalaman konvensi capres,sementara ada keinginan kubu lain yang tidak mau pengalaman pencapresan Wiranto tidak terulang lagi,” kata Indria saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Pada Pilpres 2004, Golkar mengusung Wiranto sebagai capres berdasarkan hasil konvensi. Indria mengakui karakter pemilih di Indonesia masih membeda-bedakan unsur kewilayahan.

Ical yang diketahui dari luar Jawa diyakini masih harus bekerja keras untuk meyakinkan pemilih. “Saya punya keyakinan begitu. Punya uang banyak saja belum cukup untuk bisa didukung rakyat. Bisa jadi elitenya saja yang mendukung,” kata Indria.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah menilai, selain Ical, masih banyak tokoh Golkar yang lebih mumpuni untuk diusung sebagai capres pada Pilpres 2014.

Beberapa tokoh yang dinilai lebih mumpuni itu antara lain dua mantan ketua umum, JK dan Akbar Tandjung. Golkar, kata dia, seharusnya melakukan rekrutmen calon presiden secara terbuka karena hal itu akan berdampak positif bagi partai.

Iberamsjah juga menilai, desakan sejumlah pengurus daerah agar rapimnas Golkar dipercepat guna mempercepat deklarasi capres bukan representasi kader Golkar secara keseluruhan.

Berbagai hasil survei tentang elektabilitas parpol dan figur, lanjut dia, tidak berbanding lurus dengan capaian Golkar selama ini dan popularitas Ical. “Benarkah Golkar yang tertinggi? Benarkah popularitas Ical memang sudah tinggi? Ini kritik saya buat Golkar agar tidak terjebak dan keliru melangkah,” tandasnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengakui, hingga kini partainya belum menentukan secara pasti capres yang akan diusung. ”Kami belum bisa mengetahui persis,” ungkapnya di Kantor Presiden kemarin.

Meski begitu, dia mengakui bahwa DPD II memang cenderung mendukung Ical.“Sudah lebih dari dua pertiga kepengurusan yang mendukung. Tapi saya tidak bisa memastikan keputusan rapimnas seperti apa,” ucap Agung.

Sebelumnya Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyesalkan langkah Ical yang terkesan menafikan elektabilitas JK. Ical pada pekan lalu sempat mengingatkan agar JK mencari “perahu” lain bila ingin tetap maju dalam pilpres karena Golkar telah mantap mengusung dirinya sebagai capres.

”Apakah pada saat ini kita harus lakukan itu (penetapan capres) sementara partai lain sibuk dengan konsolidasi program- programnya. Kenapa gencar betul? Kan bisa menimbulkan pertanyaan. Pada 2004 kita konvensi pada Juli 2003 dan konvensi terakhir pada April 2004,” ungkap Akbar.(lin)