Status PKS, SBY lempar batu sembunyi tangan
A
A
A
Sindonews.com - Bukan hanya persoalan kapan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan diumumkan, namun siapa yang akan mengumumkan juga menjadi perdebatan.
Terakhir kabar menyebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) sudah memandatkan pengumuman itu kepada wakilnya yakni Aburizal Bakrie (Ical).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad menilai memandatkan pengumuman nasib PKS justru mengesankan pemerintah lempar batu sembunyi tangan.
"Pemerintah harus mengumumkan sendiri terkait nasib PKS jangan sampai dilempar ke orang lain, karena kontrak koalisi PKS dengan pemerintah bukan dengan Setgab," tukas Fadel saat dihubungi wartawan Senin (9/4/2012).
Dalam koalisi, menurut Menteri Perikanan dan Kelautan ini, masing-masing parpol melakukan kontrak dengan pemerintah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan pengumuman soal nasib PKS bisa diwakilkan. Bisa saja Wakil Ketua Umum Setgab Aburizal Bakrie yang juga ketua umum Golkar mengumumkan hal itu.
"Kalau nggak ketua ya wakil ketua. Ada juga opini Menko Polhukam tapi jauh sekali," ucap Max.(lin)
Terakhir kabar menyebutkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) sudah memandatkan pengumuman itu kepada wakilnya yakni Aburizal Bakrie (Ical).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad menilai memandatkan pengumuman nasib PKS justru mengesankan pemerintah lempar batu sembunyi tangan.
"Pemerintah harus mengumumkan sendiri terkait nasib PKS jangan sampai dilempar ke orang lain, karena kontrak koalisi PKS dengan pemerintah bukan dengan Setgab," tukas Fadel saat dihubungi wartawan Senin (9/4/2012).
Dalam koalisi, menurut Menteri Perikanan dan Kelautan ini, masing-masing parpol melakukan kontrak dengan pemerintah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan pengumuman soal nasib PKS bisa diwakilkan. Bisa saja Wakil Ketua Umum Setgab Aburizal Bakrie yang juga ketua umum Golkar mengumumkan hal itu.
"Kalau nggak ketua ya wakil ketua. Ada juga opini Menko Polhukam tapi jauh sekali," ucap Max.(lin)
()