Pengganti menteri PKS disarankan kalangan profesional
Senin, 09 April 2012 - 17:27 WIB
Pengganti menteri PKS disarankan kalangan profesional
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrat sudah merencanakan calon pengganti menteri apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi.
Wakil ketua Umum DPP PD Max Sopacua mengaku lebih suka menteri dari kalangan profesional untuk menggantikan tiga menteri dari PKS jika nantinya dilakukan reshuffle kabinet Indonesia Bersatu II. Namun demikian, keputusan tetap pada presiden sebagai pemegang otoritas.
"Siapapun yang jadi, itu hak presiden. Dia mau menempatkan siapa, hak dia. Tapi masalahnya, dilihat situasi, sebaiknya profesional saja," tutur Max kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/4/2012).
Kinerja menteri, menurutnya akan dinilai oleh rakyat bukan atas nama partai. Begitu pula jika benar akan dilakukan reshuffle, maka menteri pengganti adalah orang-orang yang dikehendaki rakyat.
Reshuffle kabinet, kata mantan presenter olahraga ini, bukan bagi-bagi kekuasaan terhadap parpol tapi bagaimana menteri bisa membantu pemerintah untuk kesejahteraan rakyat melalui kebijakannya. "Jadi jangan mengangap seoah-olah reshuffle bagi-bagi kursi untuk kursi parpol," tukasnya.(lin)
Wakil ketua Umum DPP PD Max Sopacua mengaku lebih suka menteri dari kalangan profesional untuk menggantikan tiga menteri dari PKS jika nantinya dilakukan reshuffle kabinet Indonesia Bersatu II. Namun demikian, keputusan tetap pada presiden sebagai pemegang otoritas.
"Siapapun yang jadi, itu hak presiden. Dia mau menempatkan siapa, hak dia. Tapi masalahnya, dilihat situasi, sebaiknya profesional saja," tutur Max kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/4/2012).
Kinerja menteri, menurutnya akan dinilai oleh rakyat bukan atas nama partai. Begitu pula jika benar akan dilakukan reshuffle, maka menteri pengganti adalah orang-orang yang dikehendaki rakyat.
Reshuffle kabinet, kata mantan presenter olahraga ini, bukan bagi-bagi kekuasaan terhadap parpol tapi bagaimana menteri bisa membantu pemerintah untuk kesejahteraan rakyat melalui kebijakannya. "Jadi jangan mengangap seoah-olah reshuffle bagi-bagi kursi untuk kursi parpol," tukasnya.(lin)
()
