SBY tak berani depak PKS
Minggu, 08 April 2012 - 11:18 WIB
SBY tak berani depak PKS
A
A
A
Sindonews.com - Anggota partai koalisi pendukung pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), jelas-jelas menolak keinginan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 April 2012. Namun diyakini posisi PKS masih aman di dalam koalisi.
Hal itu diyakini oleh Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo. Menurutnya, belajar dari pengalaman yang lalu, meski berbeda pendapat dengan pemerintah, PKS tidak pernah dikeluarkan dari koalisi.
“Atas berbagai agenda politik yang ada, khususnya ancaman hak menyatakan pendapat atas kasus Century, saya tidak yakin presiden benar-benar berani mendepak PKS,” tutur Bambang kepada Sindonews, Minggu (8/4/2012).
Tindakan yang paling mungkin akan dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) adalah pemberian sanksi. Menurut Bambang, sanksi yang akan diberikan tidak berbeda jauh dengan sanksi sebelumnya yang pernah diterima PKS, yakni pengurangan kursi menteri di kabinet.
"Paling jauh hanya mengurangi jumlah kursi menteri, seperti pada kasus hak angket mafia pajak sebelumnya,” ucapnya.
Diyakini anggota Komisi III DPR ini, SBY masih takut kehilangan partai berlambang bulan sabit kembar itu.
Hal itu diyakini oleh Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo. Menurutnya, belajar dari pengalaman yang lalu, meski berbeda pendapat dengan pemerintah, PKS tidak pernah dikeluarkan dari koalisi.
“Atas berbagai agenda politik yang ada, khususnya ancaman hak menyatakan pendapat atas kasus Century, saya tidak yakin presiden benar-benar berani mendepak PKS,” tutur Bambang kepada Sindonews, Minggu (8/4/2012).
Tindakan yang paling mungkin akan dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) adalah pemberian sanksi. Menurut Bambang, sanksi yang akan diberikan tidak berbeda jauh dengan sanksi sebelumnya yang pernah diterima PKS, yakni pengurangan kursi menteri di kabinet.
"Paling jauh hanya mengurangi jumlah kursi menteri, seperti pada kasus hak angket mafia pajak sebelumnya,” ucapnya.
Diyakini anggota Komisi III DPR ini, SBY masih takut kehilangan partai berlambang bulan sabit kembar itu.
()
