Bambang Soesatyo: SBY egois!
A
A
A
Sindonews.com - Memanasnya hubungan politik Sekretariat Gabungan (Setgab) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dianggap berlebihan. Karena Presiden SBY jelas-jelas lebih mengurusi kepentingan politiknya dibandingkan memperhatikan kepentingan rakyat.
Anggota Komisi III DPRD Bambang Soesatyo memandang perhatian berlebihan Presiden SBY mengurus keretakan koalisi partai politik (Parpol) pendukungnya, menjadikan pemerintahan tampak egois.
“Presiden dan Pemerintah lebih mementingkan proses konsolidasi koalisi Parpol dan kabinet, sementara kegelisahan dan ketidaknyamanan rakyat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok sama sekali tidak mendapat perhatian,” tulis Bambang dalam pesan elektroniknya kepada Sindonews, Minggu (8/4/2012).
Saat Presiden sibuk melakukan konsolidasi koalisi partai pendukungnya, rakyat harus menghadapi kenyataan yang tidak mengenakkan. Menurut politikus Golkar ini, ibu rumah tangga gelisah karena harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik akibat isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Seharusnya, pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai regulator. "Karena kenaikan harga kebutuhan pokok justru disebabkan oleh ulah pemerintah yang tidak arif dalam mengelola isu dan rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi," tukas Bambang.
Anggota Komisi III DPRD Bambang Soesatyo memandang perhatian berlebihan Presiden SBY mengurus keretakan koalisi partai politik (Parpol) pendukungnya, menjadikan pemerintahan tampak egois.
“Presiden dan Pemerintah lebih mementingkan proses konsolidasi koalisi Parpol dan kabinet, sementara kegelisahan dan ketidaknyamanan rakyat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok sama sekali tidak mendapat perhatian,” tulis Bambang dalam pesan elektroniknya kepada Sindonews, Minggu (8/4/2012).
Saat Presiden sibuk melakukan konsolidasi koalisi partai pendukungnya, rakyat harus menghadapi kenyataan yang tidak mengenakkan. Menurut politikus Golkar ini, ibu rumah tangga gelisah karena harga kebutuhan pokok sudah terlanjur naik akibat isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Seharusnya, pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai regulator. "Karena kenaikan harga kebutuhan pokok justru disebabkan oleh ulah pemerintah yang tidak arif dalam mengelola isu dan rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi," tukas Bambang.
()