Marzuki Alie setuju sistem tertutup
Kamis, 05 April 2012 - 13:06 WIB
Marzuki Alie setuju sistem tertutup
A
A
A
Sindonews.com - Rancangan perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum masih buntu. Pembahasan mengenai sistem pemilu, masih belum menemukan titik temu hingga kini.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan, sistem pemilu sudah mengerucut kepada sistem tertutup. Sistem terbuka dinilai membutuhkan ongkos politik terlalu mahal. Selain itu, sistem terbuka rawan menimbulkan gesekan antara kader dalam satu partai cukup kuat. Bahkan, tak jarang jika akhirnya saling sikut.
"Iya (sistem tertutup), tapi jika Partai Demokrat (PD) tetap menyarankan sistem terbuka, sebagai kader (saya) harus tunduk. Sebagai pribadi, saya berhak bersuara," ujar Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2012).
Sistem tertutup, tambah Marzuki, menjadi wewenang partai dalam menentukan kadernya yang berpeluang jadi anggota DPR, tentu pada akhirnya partai harus bertanggung jawab.
"Kalau berdasarkan nomor urut partai, bisa mengatur siapa kadernya yang mau dikirim. Kalau tidak baik kinerjanya, bisa ditarik. Partai politik bisa bertanggung jawab, karena partai yang mengirim," ucapnya.
Sedang sistem pemilu terbuka, lanjut Marzuki, memberi peluang lebih besar kepada orang yang mempunyai modal banyak. Tapi secara kualitas dan kemampuan, dalam memimpin belum bisa dijamin.
"DPR akhirnya diisi oleh orang yang punya uang. Umumnya mereka orang kaya, sensitifitas terhadap kesulitan rakyat seolah hilang," tukasnya. (san)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan, sistem pemilu sudah mengerucut kepada sistem tertutup. Sistem terbuka dinilai membutuhkan ongkos politik terlalu mahal. Selain itu, sistem terbuka rawan menimbulkan gesekan antara kader dalam satu partai cukup kuat. Bahkan, tak jarang jika akhirnya saling sikut.
"Iya (sistem tertutup), tapi jika Partai Demokrat (PD) tetap menyarankan sistem terbuka, sebagai kader (saya) harus tunduk. Sebagai pribadi, saya berhak bersuara," ujar Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2012).
Sistem tertutup, tambah Marzuki, menjadi wewenang partai dalam menentukan kadernya yang berpeluang jadi anggota DPR, tentu pada akhirnya partai harus bertanggung jawab.
"Kalau berdasarkan nomor urut partai, bisa mengatur siapa kadernya yang mau dikirim. Kalau tidak baik kinerjanya, bisa ditarik. Partai politik bisa bertanggung jawab, karena partai yang mengirim," ucapnya.
Sedang sistem pemilu terbuka, lanjut Marzuki, memberi peluang lebih besar kepada orang yang mempunyai modal banyak. Tapi secara kualitas dan kemampuan, dalam memimpin belum bisa dijamin.
"DPR akhirnya diisi oleh orang yang punya uang. Umumnya mereka orang kaya, sensitifitas terhadap kesulitan rakyat seolah hilang," tukasnya. (san)
()
